Program Desa Mandiri Pangan di Boyolali Dinilai Berhasil

Editor: Ivan Aditya

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Program nasional Desa Mandiri Pangan di Boyolali yang berlangsung sejak 2009 lalu sampai saat ini cukup berhasil menjaga ketahanan pangan dan menekan tingkat kemiskinan. Program berupa bantuan kambing kepada warga miskin tersebut di Boyolali didesain berbasis kawasan rumah pangan lestari‎ atau dikelola melalui kelompok secara komunal, dimana nantinya tiap anggota kelompok mempunyai kepemilikan kambing dari hasil pengelolaan secara kolektif tersebut.

"Dengan dikelola secara komunal, pengelolaan lebih efektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Distribusi dan produktivitas kambing juga bisa didata secara rinci," jelas ‎Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boyolali, Parwoto kepada KRJOGJA.com‎, Selasa (25/07/2017).

Sejak digulirkan 2009 lalu, sudah terdapat 17 desa yang menjadi sasaran, termasuk sebanyak delapan kelompok di empat desayang menerima bantuan tahun ini, yakni di ‎Desa Kembang dan Candi, Kecamatan Ampel, serta di Desa Jelok dab Cepogo, Kecamatan Cepogo. "Masing-masing kelompok mendapat 30 ekor kambing, yakni 27 betina dan tiga pejantan. Anggarannya dari APBD Provinsi Jateng," terang Parwoto.

Agar pengelolaan bisa maksimal, ‎DKP Boyolali pun menyalurkan bantuan pendamping dari APBD II berupa biaya pembuatan kandang komunal dan penyediaan bibit sayuran. Hasil dari program tersebut, lanjut Parwoto, saat ini desa yang menjadi sasaran program sudah mampu mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan, misal di Desa Seboto, Kecamatan Ampel.

Desa yang menjadi sasaran program sejak 2011 lalu tersebut saat ini berhasil menjadi salah satu sentra kambing di wilayah Boyolali. Program tersebut juga menyumbang angka yang signifikan dalam jumlah populasi kambing di Boyolali.

Meski sudah dinilai berhasil, namun Parwoto mengatakan, membangun kemandirian pangan secara keseluruhan bisa tercapai jika tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, dan keamanan pangan. “Jadi semuanya terintegrasi. Seluruh instansi yang berkaitan harus mendukung, tak hanya di DKP saja," ujarnya. (R -11)

BERITA REKOMENDASI