Rakor Pengawasan Bawaslu, Banyak Camat di Klaten Tak Hadir

KLATEN, KRJOGJA.com – Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrohman menyayangkan ketidakhadiran para camat dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Stakeholder, di sebuah resto di Klaten, Kamis (5/12/2019).

“Camat yang hadir cuma beberapa orang, jangan sampai nanti bilang kami ga dikasih tahu, ga ada sosialisasi, mbok jangan kejem-kejem dan lainya. Intinya kami undang sosialisasi terkait regulasi saja tidak bersedia hadir, nanti kalau melanggar terus kami tindaklanjuti, yang kejam saya atau yang melanggar,” kata Arif Fatkhurrohman.

Lebih lanjut Arif Fatkhurrohman menjelaskan, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan daripada penanganan pelanggaran, karena penanganan akan memberikan efek domino yang lebih besar. Sehubungan hal itu, dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, dengan mengundang seluruh camat, kepala dinas dan instansi lain.

“Dengan sudah diadakanya kegiatan ini, jangan sampai nanti kalau ada yang melanggar dan kami panggil klarifikai, terus bilang ga tahu ga ada sosialisasi dan sebagainya,” jelas Arif Fatkhurrohman pula.

Menurut Ketua Bawaslu, pihaknya tidak akan berhenti untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Bahkan Kamis (5/12/2019) petugas dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) turun langsung ke BKD Kabupaten Klaten terkait rekomendasi pelanggaran yang dilkukan oleh dua orang ASN di Klaten, pada Pemilu 2019. 

“Sebelum ke BKD, tadi tiga petugas KASN ke Bawaslu dan menanyakan pada kami. Kami jawab memang belum ada tindaklanjut, karena sampai hari ini kami belum mendapt pemberitahuan,” jelas ketua Bawaslu pula.

Di sisi lain, ketua Bawaslu menyatakan munculnya pantun-pantun maupun kata cendol dawet ketan, oleh kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam berbagai kegitan belum bisa disebut sebagai pelanggaran. Hal ini disebabkan regulasi pelaksaan Pemilu, belum sampai pada tahapan kampanye bahkan bakal calon saja belum ada.

"Sebenarnya ga etis saja, karena tentu harusnya ASN tidak memihak dan harus memberikan pelayanan sama pada yang lain. Kami hanya bisa sosiaslisasi menyampaikan batasan-batasan saja. Tanggal tujuh nanti kami adakan gelar budaya di alun-alun, akan kami sampaikan pada masyarakat untuk menolak money politik dan berperan aktif dalam pengawasan,” jelas Arif Fatkhurrohman.(Sit)

 

BERITA REKOMENDASI