Rancangan APBD Boyolali 2020 Disepakati, Pembangunan Infrastruktur Prioritas

Editor: KRjogja/Gus

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boyolali tahun 2020 disetujui, Jumat (1/11), dengan nilai sebesar Rp2,4 triliun. Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengelolaan APBD tahun depan.

Dalam penyampaian sebelum penandatanganan berita acara persetujuan dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Boyolali, Bupati Seno Samodro menjelaskan, struktur Pendapatan Daerah dalam APBD Boyolali tahun 2020 diestimasikan sejumlah Rp2.436.871.025.000. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diestimasi sebesar Rp369.369.271.000, Dana Perimbangan Rp1.495.998.683.000, dan Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp571.503.071.000.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, rancangan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp1.106.385.532.000 yang terinci dari Belanja Pegawai Rp59.813.219.000, Belanja Barang dan Jasa Rp 498.975.270.000, serta Belanja Modal Rp. 547.597.043.000.
 
Adapun untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.408.562.891.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp36.047.679.000, Belanja Hibah Rp82.947.711.000, Belanja Bantuan Sosial Rp15.397.262.000.

"Sementara alokasi untuk Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar Rp14.854.110.000 serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 357.316.129.000," terangnya.

Selain persetujuan rancangan postur APBD 2020, Bupati Boyolali juga menyerahkan tiga Ranperda lain kepada legislatif, yakni‎ tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali, serta Ranperda terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. Ketiga Renperda tersebut disusun, dengan harapan bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui deviden serta mengembangkan perekonomian daerah di sektor perbankan.

‎Sementara Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto menjelaskan, tahun 2020 nanti merupakab tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu dalam pembahasan nanti, pihaknya akan berupaya maksimal agar struktur APBD di tahun terakhir RPJMD bisa mengakomodasi untuk mencapai target penyelesaian visi misi Bupati yang belum selesai, terutama terkait target pembangunan infrastruktur. ‎

"Kita sepakat fokus kita lebih mengutamakan untuk pembangunan infranstruktur. Kita galakkan sehingga untuk belanja modal kita semakin tahun dan di masa akhir tahun RPJMD adalah luar biasa," tandasnya. (Gal)

BERITA REKOMENDASI