Ratusan Jabatan Kades di Boyolali Akan Habis Tahun Ini

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Pemkab Boyolali mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk berkonsultasi terkait rencana memajukan pelaksanaan Pilkades serentak sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Pada tahun ini, ratusan kepala desa di Boyolali akan mengakhiri masa jabatannya, sehingga dikhawatirkan akan ada kekosongan jabatan kades cukup lama bila Pilkades serentak harus dilakukan setelah agenda Pilpres dan Pileg pada April 2019 mendatang.

"Kami belum mendapat surat balasan dari Kemendagri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, Senin (29/1/2018).

Dijelaskannya, pemajuan jadwal Pilkades serentak diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Boyolali, menyusul akan ada sebanyak 244 kepala desa di Boyolali yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini, mayoritas jabatan berakhir mulai pertengahan tahun hingga awal tahun 2019 nanti. Sementara pelaksanaan Pilkades serentak rencananya dilakukan tahun 2019 yang kebetulan berbarengan dengan agenda Pileg dan Pilpres.

Agar tak perlu menunggu pelaksanaan agenda Pileg dan Pilpres, kata Purwanto, ada usulan agar pelaksanaan Pilkades serentak dilakukan sebelum Pileg dan Pilpres, yakni sebelum Februari 2019. "Usulan kami terima dan kami konsultasikan. Sebab pelaksanaan Pilkades serentak harus punya landasan hukum yang kuat, tak bisa semaunya sendiri," kata Purwanto.

Di sisi lain, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyiapkan dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kades Desa Nepen, Kecamatan Teras, dan Desa Beji, Kecamatan Andong, sebab jabatan kades di dua desa tersebut sudah berakhir.

Sekertaris Asosiasi Perangkat desa Indonesia (Apdesi) Cabang Boyolali, Komaruddin, menerangkan, usulan memajukan jadwal Pilkades serentak tersebut muncul berdasar hasil rapat koordinasi Apdesi. Pelaksanaan Pilkades serentak tak bisa dilakukan berbarengan dengan Pileg dan Pilpres, sehingga kalau bisa, jadwalnya dimajukan.

Bila usulan tersebut tak terakomodasi, ia menyebut bisa jabatan kadesnya diperpanjang. (Gal)

BERITA REKOMENDASI