Rawan Pungli Parkir, Ini Ancaman Dishub Sukoharjo

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Perubahan tarif parkir kendaraan sudah ditetapkan dan wajib dilaksanakan juru parkir (jukir). Aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Aturan wajib ditegakan karena rawan terjadi pelanggaran pungutan liar (pungli) berupa penarikan tarif parkir tidak sesuai Perda.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Djoko Indrianto, Minggu (25/3/2018) mengatakan, benar ada aturan baru mengenai besaran tarif parkir kendaraan. Aturan di dalam Perda harus dilaksanakan oleh jukir resmi. Apabila tidak melakukan sesuai ketentuan maka bisa masuk kategori pelanggaran pungli. Sebab jukir menarik besaran tarif tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Masyarakat juga harus mengetahui mengenai aturan baru tersebut berkaitan dengan tarif parkir kendaraan. Masyarakat bahkan berhak menolak atau meminta uang kembalian kepada jukir apabila ditarik tarif parkir kendaraan tidak sesuai dengan aturan.

Dishub Sukoharjo sudah memberikan sosialisasi pada para jukir untuk melaksanakan tugas sesuai aturan. Seperti jukir wajib mengenakan seragam resmi, memasang kartu tanda anggota (KTA) dan memberikan karcis resmi dari Dishub Sukoharjo.

Djoko Indrianto mengatakan, Dishub Sukoharjo sudah melakukan pengawasan dengan terjun ke lapangan memantau kondisi parkir kendaraan dan kerja jukir. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola parkir dan jukir.

Hasil dari pengawasan Dishub Sukoharjo diketahui masih banyak praktek pelanggaran. Seperti yang sering ditemukan jukir tidak mengenakan seragam resmi merah pemberian dari Pemkab Sukoharjo, jukir tidak mengenakan KTA saat bertugas dan tidak memberikan karcis resmi dari Dishub Sukoharjo kepada masyarakat.

“Masih ada temuan jukir menarik tarif parkir kendaraan tidak sesuai ketentuan. Langsung kami berikan teguran dan pembinaan. Itu kami lakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan karena menyalahi aturan dalam Perda dan bisa dikatakan pungli,” ujar Djoko Indrianto.

Djoko menegaskan, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai aturan dalam parkir kendaraan. Setelah paham mereka juga bisa bertindak tegas dengan menegakan aturan kepada jukir. Apabila dibiarkan maka masyarakat dianggap sama saja membiarkan praktek pelanggaran dari jukir.

“Jukir sudah kami berikan pembinaan. Masyarakat juga harus paham aturan. Biar sama sama membantu penegakan aturan. Pelanggaran jangan dibiarkan,” lanjutnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dishub Sukoharjo Marjono menambahkan, unsur pokok penegakan aturan harus ditaati para jukir. Seperti seragam, KTA dan karcis resmi dari Dishub Sukoharjo.

Jukir juga harus tertib berkaitan dengan penempatan parkir kendaraan baik sepeda motor, mobil dan truk. Kendaraan bermotor di larang parkir pada tempat yang sudah tegas aturan pelarangannya. “Salah satunya di trotoar tidak boleh untuk parkir kendaraan karena fungsinya sebagai fasilitas pejalan kaki. Juga di badan jalan karena menganggu arus lalu lintas,” ujarnya.

Marjono menjelaskan, sesuai dengan aturan dalam Perda terbaru dijelaskan untuk tarif parkir sepeda sebesar Rp 500, kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda tiga untuk difabel Rp 1000, kendaraan bermotor angkut orang dan barang Rp 1500, kendaraan bermotor roda empat Rp 2000, kendaraan bermotor roda empat barang Rp 3000, kendaraan bermotor roda enam Rp 5000, kendaraan bermotor roda enam lebih Rp 7000,  andong Rp 1000, kendaraan bermotor roda dua pada even tertentu seperti sunday market Rp 1500, kendaraan bermotor roda empat pasa even tertentu seperti sunday market Rp 3000. (Mam)

BERITA REKOMENDASI