Regrouping Solusi Terakhir Sekolah Kekurangan Murid

Editor: Ivan Aditya

SkUKOHARJO, KRJOGJA.com – Regrouping atau penggabungan sekolah menjadi solusi terakhir ditengah kondisi kekurangan murid. Regrouping dilakukan dengan terlebih dahulu melalui tahapan kajian mendalam. Lahan bekas sekolah didata untuk dikembalikan pengelolaanya kepada pihak berwenang sebagai antisipasi sengketa dikemudian hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Selasa (19/07/2022) mengatakan, regrouping sekolah selalu terjadi dalam rentang waktu tertentu di Kabupaten Sukoharjo. Penggabungan paling banyak terjadi pada tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN). Penyebabnya karena sekolah tersebut kekurangan murid. Jumlah murid yang ada dalam satu sekolah belum mampu memenuhi kebutuhan ideal.

Kekurangan murid tersebut sudah dilakukan upaya penanganan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo. Namun demikian, sekolah tetap belum mampu memenuhi kuota ideal siswa. Hal tersebut terlihat saat penerimanaan siswa baru jumlah siswa yang mendaftar sangat sedikit.

“Berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi apabila memang sekolah tetap kekurangan murid maka sebagai solusi terakhir dilakukan regrouping atau digabung,” ujarnya.

Widodo menegaskan, kebijakan menggabung sekolah tidak serta-merta langsung dilakukan namun melalui berbagai tahapan. Salah satunya kajian penting dilakukan Disdikbud Sukoharjo sebelum diajukan disetujui bupati.

“Dari usulan, kajian hingga ditetapkan digabung. Bagaimana kondisi sekolah, siswanya dan gurunya setelah regrouping. Termasuk juga penting berkaitan dengan lahan bekas sekolah dikembalikan ke pemilik kewenangan apakah daerah atau desa,” lanjutnya.

Dalam tahapan kajian yang sudah dilakukan, Widodo menjelaskan beberapa SDN memang menggunakan lahan milik daerah dan desa. Penggunaan lahan tersebut diberikan sebagai fasilitas bangunan sekolah di lingkungan tersebut.

“Saat ada bangunan difungsikan sekolah. Setelah ditinggal dan mangkrak jangan sampai lahan bekas SDN tersebut jadi sengketa dikemudian hari. Diperjelas pengembalian asetnya,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo meminta pada Disdikbud Sukoharjo untuk terus memantau kondisi sekolah disemua tingkat mulai SDN dan SMPN. Dua jenjang sekolah tersebut menjadi kewenangan Pemkab Sukoharjo. Sedangkan SMAN dan SMKN jadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (Mam)

BERITA REKOMENDASI