Rekanan Pembangunan Gedung Baru DPRD Terancam Denda

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Waktu pelaksanaan pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo di wilayah Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo Kota tinggal tersisa tujuh hari lagi atau batas kontrak kerja 21 Desember 2018 mendatang. Rekanan sampai sekarang baru mampu menyelesaikan bangunan sebesar 87 persen. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai maka rekanan masih mendapat pemberian kesempatan menyelesaikan bangunan sampai 27 Desember 2018 dan dikenai sanksi denda sekitar Rp 35 juta – Rp 39 juta perhari.

Plt Sekretaris DPRD Sukoharjo Basuki Budi Santoso, Jumat (14/12/2018) mengatakan, tinggal tersisa waktu selama satu minggu lagi bagi rekanan untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo di wilayah Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo Kota. Sebab pada kontrak sudah tercantum jelas pembangunan kantor wakil rakyat harus sudah selesai 100 persen pada 21 Desember.

Proses pembangunan sampai sekarang masih terus berjalan dan mengalami cukup banyak keterlambatan. Data terakhir rekanan baru mengerjakan pembangunan sebesar 87 persen. Angka tersebut dianggap rendah menginggat waktu penyelesaian tinggal tujuh hari dan masih banyak pengerjaan yang belum terselesaikan.

"Batas akhir kontrak kerja pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo 21 Desember dan sampai sekarang baru tergarap 87 persen. Masih cukup banyak angka keterlambatam dan kami sudah meminta rekanan mempercepat pengerjaan karena waktu tersisa tinggal tujuh hari kedepan," ujarnya.

Dilihat dari waktu tersisa Basuki mengatakan memang cukup singat untuk mengejar keterlambatan pembangunan gedung dewan. Namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada rekanan untuk segera menyelesaikannya.

"Apabila sampai tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak kerja 21 Desember maka rekanan akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 1 permil dari nilai kontrak kerja atau sekitar Rp 35 juta – Rp 39 juta perhari," lanjutnya.

Sanksi itu diberikan dan wajib dibayarkan oleh rekanan karena dianggap gagal menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak kerja. Meski begitu rekanan masih mendapat kelonggaran dengan pemberian kesempatan merampungkan 100 persen pembangunan selama tujuh hari usai batas waktu kontrak atau 27 Desember nanti.

Pemberian kesempatan diharapkan bisa dimaksimalkan rekanan untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo. Sebab pembangunan tersebut harus selesai sampai akhir 2018 ini dan tidak boleh melewati tahun anggaran sekarang.

"Targetnya pembangunan gedung baru dewan selesai sampai akhir tahun 2018 ini dan tidak boleh melewati tahun anggaran berikutnya," lanjutnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Kantor Baru DPRD Sukoharjo Joko Purwanto menambahkan, pihaknya terus meminta kepada rekanan untuk mempercepat proses pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo. Bahkan evaluasi sudah digelar setiap minggu dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Joko mengakui proses pembangunan mengalami cukup banyak keterlambatan dan berpengaruh pada kelanjutan berikutnya. Data terakhir sampai sekarang baru tergarap 87 persen dengan sisa waktu penyelesaian sesuai kontrak kerja selama satu minggu lagi.

"Kami sudah mendesak terus pada rekanan untuk menambah pekerja dan sudah dilakukan. Seperti saat ada keterlambatan pembangunan sebesar 19 persen rekanan sudah menambah tenaga total 400 orang. Sekarang ada pengurangan lagi pekerja karena pengerjaan saat ini tinggal penyelesaian akhir saja," ujarnya.

Pengerjaan yang masih dikebut penyelesaiannya sekarang seperti pemasangan paving, pengecatan, pemasangan GRC dan lainnya. Diharapkan pengerjaan tersebut dapat diselesaikan sampai batas akhir kontrak kerja 21 Desember. Namun apabila tidak rekanan masih mendapatkan pemberian kesempatan sampai 27 Desember. (Mam)

BERITA REKOMENDASI