Rekrutmen CASN dan P3K, Pemkab Sukoharjo Ajukan 451 Formasi

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo mengajukan usulan rekrutmen 451 formasi untuk posisi sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat. Jumlah tersebut diajukan sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun pada tahun 2019. Kejelasan mengenai rekrutmen tersebut masih menunggu pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Joko Triyono, Jumat (19/07/2019) mengatakan, pengajuan usulan rekrutmen CASN dan P3K ke pemerintah pusat sudah dilakukan. Pemkab Sukoharjo sengaja mengajukan karena untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Sebab kondisi sekarang masih kekurangan pegawai karena banyak yang pensiun. Pemenuhan kekurangan pegawai meski sudah sering diajukan namun belum mampu terpenuhi semua hingga sekarang. Sebab keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada tahun 2019 ini Pemkab Sukoharjo mengajukan sebanyak 451 formasi melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Rinciannya terdiri dari 136 orang untuk CASN dan 315 orang P3K. Formasi yang diajukan tersebut sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat. Sebab sistem rekrutmen pegawai sekarang tidak hanya melalui mekanisme CASN saja melainkan juga P3K.

Usai pengajuan pengusulan Pemkab Sukoharjo sekarang tinggal menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Sebab mengenai kuota yang disetujui dan waktu pelaksanaan rekrutmen hingga sekarang belum jelas.

"Pemkab Sukoharjo sebatas mengajukan usulan rekrutmen CASN dan P3K saja. Sedangkan kewenangan penuh pemberian kuota dan teknis pelaksanaan sepenuhnya ditangani pusat," ujarnya.

Sesuai petunjuk dari pusat, pemerintah daerah dalam pengajuan formasi menganut aturan zero growth. Artinya, rekrutmen jumlah pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun. Pada tahun 2019 ada sebanyak 451 orang Pemkab Sukoharjo yang pensiun. Penerapan aturan tersebut tidak hanya berlaku di Sukoharjo saja melainkan juga semua daerah di Indonesia.

"Belum ada kejelasan sama sekali dari pusat baik rekrutmen CASN dan P3K. Khusus untuk P3K apakah nanti akan diambilkan dari tenaga honorer yang ada ataukah diambilkan dari pelamar umum hingga sekarang belum ada kejelasan," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo nanti akan memberikan sosialisasi atau pengumuman resmi secara terbuka pada masyarakat. Hal itu penting karena sudah sesuai dengan ketentuan dan hak masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai rekrutmen CASN dan P3K.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, pengajuan ke pemerintah pusat sifatnya masih usulan saja. Sebab Pemkab Sukoharjo hanya memiliki kewenangan mengajukan. Sedangkan keputusan resmi kuota yang diberikan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Rekrutmen CASN yang nantinya akan dilaksanakan sangat diharapkan Pemkab Sukoharjo. Sebab kebutuhan penambahan pegawai cukup besar setelah banyak ASN pensiun dengan jumlah rata rata sekitar 400 orang setiap tahun.

"Kekurangan pegawai sudah disampaikan dan diajukan penambahan oleh Pemkab Sukoharjo ke pemerintah pusat. Namun keputusan jadi kewenangan pusat," ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI