Salahi Aturan, Bawaslu Boyolali Tertibkan APK di Kendaraan Umum

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali gencar melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, diantaranya dengan melakukan razia alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di kendaraan angkutan umum. Sebab berdasar regulasi, angkutan umum tidak boleh menjadi media kampanye.  

Dalam razia yang dilakukan akhir pekan ini di sepanjang jalur Boyolali – Banyudono, tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Dishub, dan kepolisian mendapati lima angkutan umum yang dipasangi APK bergambar pasangan capres-cawapres di kaca belakang kendaraannya. APK yang terpasang pun langsung dicopot oleh petugas. 

"Ada lima yang kami lepas. Semuanya bergambar paslon nomor urut 01," kata anggota Bawaslu Boyolali, Rubiyanto.  

Sebab berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 51, APK boleh dipasang di kendaraan pribadi atau pengurus parpol. Namun APK dilarang dipasang di kendaraan angkutan umum. Aturan lain yang menguatkan tindakan pencopotan tersebut, sambungnya, yakni Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 yang menyebut pelarangan branding atau kampanye melalui kendaraan angkutan umum.  

Selain APK di kendaraan umum, Bawaslu juga menertibkan dua baliho yang dinilai melanggar karena ulurannya melebihi batas ketetapan. Dua baliho tersebut yakni satu baliho bergambar tokoh politik dari Partai Demokrat yang dipasang di di Banyudono serta baliho bergambar caleg DPR dari Partai Perindo yang dipasang di Simpang Siaga. Dua baliho tersebut dipasangi stiker yang menunjukkan bahwa alat peraga tersebut menyalahi ketentuan.  

Menurut Rubi, sesuai ketentuan PKPU, dua baliho tersebut menyalahi ketentuan ukuran, dimana ukuran maksimal yang diperbolehkan yakni 4×7 meter. 

"Dua baliho tersebut ukurannya melebihi batas ketentuan. Bawaslu memberikan waktu tiga hari kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki ukuran baliho sesuai ketentuan," ujarnya. (Gal)

 

BERITA REKOMENDASI