Salahi Aturan, Reklame Parpol ‘Bandel’ Ditertibkan Tim Gabungan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Reklame berkaitan dengan partai politik (parpol) ikut ditertibkan dengan penurunan dan pencopotan. Pemasangan dianggap melanggar aturan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan dikoordinasi oleh Panwaskab Sukoharjo.

Anggota Panwaskab Sukoharjo Eko Budiyanto, Rabu (7/3/2018) mengatakan, penertiban yang sudah dilakukan oleh tim gabungan sejak beberapa hari lalu menyasar alat peraga kampanye (APK)  Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018. Sejumlah APK seperti baliho, spanduk dan bendera parpol telah ditertibkan disejumlah wilayah. Barang tersebut masih tersimpan disejumlah tempat baik ditingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam penertiban tim gabungan bersama Panwaskab Sukoharjo juga menyasar pada reklame parpol. Bentuknya seperti baliho yang bergambar ada atau foto calon gubernur dan calon wakil gubernur. Selain itu tindakan serupa juga dilakukan dengan menyasar gambar tokoh atau orang dari parpol. Penindakan dilakukan mengingat tahun depan sudah dilaksanakan Pilpres 2019.

"Ada reklame berisi gambar petahana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disalah satu kantor berisi tentang sosialisasi pajak. Reklame Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tertulis sebagai Cawapres 2019 dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berisi tulisan Mari Bersatu Membangun Indonesia. Semua reklame itu diturunkan tim gabungan," ujar Eko Budiyanto.

Aturan yang dipakai oleh petugas dari tim gabungan dalam penertiban reklame tersebut yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Reklame bergambar ketua umum parpol itu merupakan salah satu bentuk pencitraan diri parpol. Dalam aturan itu sudah jelas dilarang," lanjutnya.

Larangan tersebut dijelaskan Eko seperti dalam definisi kampanye sesuai aturan dimana kampanye bukan saja hanya menyampaikan visi misi namun juga citra diri atau pencitraan parpol.

Dalam Pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Aturan tersebut harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Apabila terjadi dan masih ditemukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan secara tegas oleh petugas tim gabungan.

Terkait penertiban terhadap reklame bergambar Ganjar Pranowo dijelaskan Eko Budiyanto dilakukan karena sebagai tindaklanjut surat dari Bawaslu. Dalam surat tersebut diatur  tentang pengawasan pada Media Sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan pada pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Penertiban juga dilakukan karena Ganjar Pranowo merupakan petahana dan kembali maju dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. "Sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 70 ayat 4 ditegaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota yang menjadi pasangan calon dilarang memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye," lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI