Sampaikan Tuntutan Buruh, FPB Sukoharjo Temui Kemenaker

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berhasil menemui pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan buruh Sukoharjo. Tuntutan tersebut, buruh Sukoharjo menolak kenaikan iuran BPJS, menolak revisi Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan penghapusan pesangon, menolak rezim upah murah dan menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK) menggunakan dasar PP 78 tahun 2015 dan menggantinya memakai UU Ketenagakerjaan berupa survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasilnya pusat menampung aspirasi dan akan dijadikan bahan pertimbangan rumusan kebijakan.

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno, Kamis (28/11/2019) mengatakan, FPB Sukoharjo sudah bertemu dengan Kemenaker untuk menyampaikan sejumlah tuntutan buruh Sukoharjo. Perwakilan buruh Sukoharjo ditemui Kabid Hubungan Industrial Kemenaker dan perwakilan tripatit pusat. Dalam pertemuan pusat menerima dengan baik dan menampung aspirasi dari tuntutan buruh Sukoharjo.

Hasilnya, Sukarno menjelaskan, saat pertemuan Kemenaker mengatakan bahwa kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak berlaku bagi pasien kelas III. Namun demikian kepastian rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi dari Presiden. 

FPB Sukoharjo mendengar informasi tersebut cukup lega dan diharapkan tidak membebani buruh. Namun demikian FPB Sukoharjo butuh jaminan dari pusat agar premi BPJS Kesehatan tidak naik.

Tuntutan buruh Sukoharjo lainnya juga disampaikan FPB ke Kemenaker berupa penolakan tentang revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan penghapusan pesangon. Pusat mengenai hal tersebut masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan lanjutan juga akan dilakukan pemerintah pusat berkaitan dengan tuntutan buruh Sukoharjo mengenai penentuan UMK. FPB Sukoharjo menolak dasar aturan penentuan UMK menggunakan PP 78 Tahun 2015 dan menggantinya menggunakan UU 13 Tahun 2003. Penolakan didasari karena penggunaan inflasi dianggap merugikan dalam menentukan upah buruh. Perubahan dituntut oleh buruh Sukoharjo dengan mengganti memakai KHL.

"Kemenaker merespon baik tuntutan buruh Sukoharjo yang kami sampaikan resmi melalui FPB Sukoharjo. Pusat akan melakukan pembahasan dan kajian mendalam mengenai tuntutan buruh Sukoharjo dan akan kami kawal sampai direalisasikan," ujarnya.

Realisasi dengan munculnya perubahan sangat diharapkan buruh Sukoharjo dalam menyikapi sejumlah tuntutan yang diajukan. Sebab FPB Sukoharjo sangat berharap ada perubahan besar tahun depan. 

Sukarno mengatakan, kondisi buruh sekarang sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Sebab daya beli semakin menurun dan upah yang diterima kecil. Apabila terus dibebani maka dikhawatirkan membuat tingkat kesejahteraan buruh turun drastis.

"Pemerintah pusat tidak hanya mengevaluasi namun juga menghapus kenaikan iuran BPJS ini. Semakin ditunda maka buruh tambah sengsara. Buruh berhak mendapatkan fasilitas kesehatan layak," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI