Satu Orang Diberhentikan, Pelanggaran ASN Menurun

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Jumlah pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dari delapan menjadi lima kasus. Satu kasus diantaranya masuk kategori berat sehingga ASN bersangkutan mendapatkan sanksi pemberhentian dengan hormat. Dasar sanksi diberikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau ASN. 

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Joko Triyono, Kamis (3/1/208) mengatakan, penurunan jumlah pelaggaran yang dilakukan ASN berkat ketatnya pengawasan dan beratnya ancaman sanksi. Kedepan Pemkab Sukoharjo berharap jumlah pelanggaran ASN terus mengalami penurunan atau sama sekali tidak ada. 

Selama tahun 2018 pelanggaran yang dilakukan ASN seperti terjadi di salahs sekolah di wilayah Kecamatan Bendosari. Pelanggaran tersebut berupa sikap dari kepala sekolah kepada para guru. Kondisi tersebut menyebabkan para guru menjadi tertekan. Namun setelah petugas BKPP Sukoharjo turun untuk melakukan klarifikasi ternyata memang sudah menjadi karakter kepala sekolah yang keras. 

Setelah dilakukan klarifikasi maka BKPP Sukoharjo kemudian memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada kepala sekolah tersebut untuk tidak melakukan perbuatannya dikemudian hari. Setelah sanksi turun maka kondisi sekolah menjadi kembali tenang dan guru mengajar tanpa ada tekanan. 

Pelanggaran juga dilakukan ASN di wilayah Kecamatan Bendosari oleh guru disebuah sekolah yang meminta pindah kerja kepada bupati. Alasannya karena guru tersebut ingin memindahkan kepala sekolah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ulah guru tersebut tidak sesuai fakta. Akibatnya BKPP Sukoharjo menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada guru tersebut. 

“Untuk kasus pelanggaran paling berat dilakukan ASN Sukoharjo yakni dilakukan oleh fungsional umum di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kota karena melakukan tindak pidana penggelapan,” lanjutnya. 

ASN tersebut sudah mendapatkan sanksi setelah vonis pengadilan berupa penjara selama dua tahun. Kasus penggelapan tersebut dilakukan ASN diluar lingkungan kerja. 

“Kedepan pengawasan akan terus kami perketat agar jumlah pelanggaran ASN terus turun,” lanjutnya. (Mam)
 

BERITA REKOMENDASI