Sempat Tertunda, Pemkab Sukoharjo Akhirnya Kerjakan Proyek Jalan Sugihan-Paluhombo

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari sebagai rintisan pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) siap dikerjakan di tahun 2020. Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan anggaran puluhan miliar rupiah untuk merealisasikan proyek yang sempat tertunda tahun 2019 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Rabu (15/1/2020) mengatakan, Pemkab Sukoharjo jadi merealisasikan proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari tahun ini. Kepastian dilakukan setelah kendala yang dihadapi hingga menyebabkan proyek terlaksana tahun lalu berhasil diselesaikan.

Kendala tersebut berupa pembebasan lahan untuk pelaksanaan proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari. Protes pemilih tanah membuat Pemkab Sukoharjo memilih menunda pelaksanaan proyek.

“Pembebasan lahan sudah final selesai setelah ada ketetapan hukum. Pemilik tanah juga telah mendapatkan kompensasi atau ganti rugi lahan. Pemkab Sukoharjo pada tahun 2020 ini jadi merealisasikan proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari,” ujarnya.

Proyek tersebut akan menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari APBD Sukoharjo. Sebab untuk pengerjaan jalan saja membutuhkan dana sekitar Rp 49 miliar. Selain itu masih ada pembangunan dua jembatan penghubung.

Dalam proses pembayaran ganti rugi lahan dilakukan DPUPR Sukoharjo sesuai dengan keputusan sebelumnya baik dari data warga maupun nominalnya. Validasi dan pencairan dana akan langsung dilakukan petugas dengan mendasarkan putusan MA. 

“Warga yang menerima maka langsung dicairkan dana ganti rugi lahan. Tapi warga yang masih menolak meski sudah ada putusan MA maka dilakukan sistem konsyinyasi dimana uang ganti rugi akan dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo,” lanjutnya. 

Pemkab Sukoharjo menganggap penting proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo sebagai rintisan pembangunan JLT. Sebab posisi jalan Sugihan-Paluhombo berada dititik tengah antara proyek JLT tahap pertama dan JLT tahap kedua nanti. 

“Pada tahun 2020 ini Pemkab Sukoharjo juga akan mulai mengerjakan JLT dengan diawali pengadaan lahan lebih dulu,” lanjutnya. 

Kabag Hukum Pemkab Sukoharjo Budi Susetyo mengatakan, sekitar akhir Agustus atau awal September tahun 2019 lalu MA sudah memberikan putusan kasasi dengan menolak gugatan warga terhadap rencana Pemkab Sukoharjo dalam proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo, Bendosari. Putusan tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemkab Sukoharjo dalam merealisasikan rencana pembangunan jalan. Sebab sudah ada landasan hukum sebagai acuan bagi pemerintah daerah. 

Pemkab Sukoharjo sendiri sudah menerima salinan putusan MA terkait gugatan warga terhadap proyek peningkatan jalan Sugihan-Paluhombo. Selanjutnya pembangunan akan direalisasikan secepatnya demi kepentingan masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan jalan nantinya akan diserahkan Pemkab Sukoharjo ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Anggaran sebelumnya telah disiapkan dan tinggal dilaksanakan saja penggunaanya. 

“Sudah ada putusan hukum dari MA menolak gugatan warga. Artinya itu sebagai dasar kuat bagi Pemkab Sukoharjo melaksanakan pembangunan jalan Sugihan-Paluhombo,” ujarnya. 

Salinan putusan MA nantinya juga akan diberikan kepada semua pihak terkait tidak hanya Pemkab Sukoharjo saja namun juga warga yang mengajukan gugatan. Setelah salinan putusan MA diterima warga maka selanjutnya tinggal dilakukan proses pembayaran biaya ganti rugi pembebasan lahan untuk melaksanakan pembangunan jalan.  

Besaran nilai ganti rugi lahan disediakan sesuai dengan perhitungan semula sebelum warga mengajukan gugatan. Uang diberikan langsung ke warga pemilik lahan terdampak proyek. Tetapi kalau mereka masih menolak, maka akan ada sistem konsinyasi yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.(Mam)

BERITA REKOMENDASI