Seno Serius Tawarkan Boyolali Sebagai Ibu Kota Negara

BOYOLALI,KRJOGJA.com – Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku cukup percaya diri menawarkan wilayah Boyolali menjadi salah satu opsi lokasi pemindahan ibu kota Negara di Jakarta yang saat ini sedang dikaji dan diwacanakan pemerintah pusat.

Penawaran tersebut bukan sekedar wacana saja. Bupati mengaku sudah melakukan kajian awal terkait lokasi yang disediakan sebagai ibu kota negara, yakni mencakup 10 kecamatan di Boyolali seluas 60 ribu hektare. Hampir seluas DKI Jakarta yang mencapai 68 ribu hektare. Wilayah tersebut bisa diperluas dengan mengambil sebagian kecil wilayah di Kabupaten Karanyanyar, Grobogan, dan Semarang yang berbatasan dengan Boyolali. Ia pun sudah menawarkan 6 ribu hektare lahan yang tak perlu proses pembebasan, karena merupakan lahan kas desa.

“Lokasinya strategis dan dikelilingi serta terhubung dengan lima bandara yang lokasinya tak jauh, yakni bandara di Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Madiun,”  

Dalam bayanganya, rencana pemerintah pusat yang ingin mengadopsi model di Amerika Serikat, yakni New york sebagai pusat bisnis dan Washington sebagai pusat kota administrasi pemerintahan bisa diadopsi, dimana Boyolali sebagai ibu kota administratif.

“Jadi Jakarta sebagai pusat bisnis dan Booyolali sebagai pusat pemerintahan,” terangnya.

Seno berpendapat, lokasi yang saat ini masih dikaji pemerintah pusat sebagai ibu kota yang baru, yakni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dinilai kurang pas. Meskipun secara geografis berada di wilayah tengah antara Indonesia bagian barat dan timur, namun secara ekologis dan geologis dinilai kurang pas.

“Palangkaraya kan berada di paru-paru dunia, tentunya akan mendapat kecaman dari  negara lain karera akan merusak ekosistem. Tanah di sana juga gambut sehingga biaya konstruksi lebih mahal,”

Penawaran tersebut, sebutnya, sudah ia ajukan secara langsung ke Presiden Joko Widodo, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban. Seno pun tak perlu merasa terburu-buru dalam kajian dan konsep yang ditawarkan, sebab kepastian pemindahan ibu kota merupakan rencana jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga mesti memperoleh mandat dari MPR. (R-11)

 

BERITA REKOMENDASI