Serikat Pekerja Desak PN Sukoharjo Eksekusi RSIS Pabelan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Serikat Pekerja Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Pabelan, Kartasura mendesak pada Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo untuk secepatnya melakukan eksekusi terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) karena sudah dilakukan proses anmaning sebanyak tiga kali. 

Ketua SP RSIS Pabelan, Sukoharjo Suryatmojo, Senin (22/10) mengatakan, sudah sangat lama menunggu pelaksanaan eksekusi dari PN Sukoharjo. Harapan eksekusi sampai sekarang belum terwujud. Padahal sudah dilaksanakan tiga kali anmaning pada 26 Juli, 2 Agustus dan 9 Agustus. 

BACA JUGA :

Gerbang Dikunci, Karyawan RSIS Pabelan Gagal Masuk Kerja

Dinas Kesehatan Beri Peringatan RSIS Pabelan

Serikat pekerja RSIS Pabelan, Kartasura menganggap seharusnya sudah dilakukan eksekusi paling lambat 20 Agustus lalu. Kondisi yang terjadi sekarang dianggap meresahkan karena eksekusi tidak kunjung dilaksanakan.

"Sudah ada putusan kasasi MA RI Nomor 2530K/PDT/2017. Selanjutnya PN Sukoharjo tinggal melaksanakan eksekusi tapi kenapa sampai sekarang tidak dilaksanakan. Para pekerja jelas resah karena sudah lama menganggur akibat rumah sakit berhenti beroperasi," ujarnya.

Keresahan bertambah karena kondisi RSIS Pabelan, Kartasura sekarang ditutup dan membuat para karyawan tidak bisa masuk ke ruang kerja. Karyawan sangat membutuhkan akses masuk ke rumah sakit untuk mengambil data pribadi.

Wakil Sekretaris SP RSIS Pabelan, Kartasura Suyamto mengatakan, pada 11 Oktober perwakilan SP RSIS Pabelan, Kartasura sebanyak 10 orang melakukan audiensi dengan PN Sukoharjo. Para karyawan sengaja datang untuk meminta kejelasan mengenai eksekusi rumah sakit berdasarkan keputusan dari putusan kasasi MA.

"PN Sukoharjo tidak melaksanakan perintah MA RI untuk melakukan eksekusi sesuai yang diperintahkan pada putusan kasasi MA RI nomor 2530K/PDT/2017. Dalam hal pertimbangan tidak melakukan eksekusi tersebut PN Sukoharjo telah mengabaikan prinsip keadilan dan hanya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Padahal telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan oleh Ketua PN sebelumnya telah dilakukan proses anmaning," ujarnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI