Serikat Pekerja Tolak Kenaikan Premi BPJS

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Serikat pekerja di Sukoharjo menolak keras rencana pemerintah menaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenaikan tersebut akan semakin membuat susah para pekerja. Pemerintah justru diminta untuk menindaktegas perusahaan yang kedapatan masih melakukan pelanggaran dengan tidak mengikutsertakan pekerja masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) sekaligus Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Senin (2/9) mengatakan, sudah banyak keresahan muncul dari pekerja atau buruh di Sukoharjo. FPB Sukoharjo menampung semua keluhan tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan mengadukan masalah ke Pemkab dan DPRD Sukoharjo dalam waktu dekat. FPB Sukoharjo dalam waktu dekat baru akan mengumpulkan sejumlah serikat pekerja merumuskan jadi satu tuntutan penolakan kenaikan premi BPJS Kesehatan.

Para pekerja di Sukoharjo resah dengan rencana pemerintah menaikan premi BPJS Kesehatan karena semakin besarnya tanggungan biaya hidup. Sebab upah yang mereka terima sekarang masih belum sesuai harapan. Namun disisi lain harus mengeluarkan biaya hidup sangat besar. Kebutuhan semakin tinggi apabila rencana kenaikan premi BPJS jadi direalisasikan.

“Beban para pekerja atau buruh akan semakin berat dengan kenaikan premi BPJS tersebut. Jelas kami menolak keras rencana pemerintah,” ujarnya.

Sukarno menjelaskan, kondisi yang dialami para pekerja sekarang banyak diantara mereka statusnya merupakan tenaga kontrak. Artinya belum diangkap sebagai pekerja tetap dan mendapatkan pemenuhan fasilitas kerja sesuai dengan ketentuan. Salah satu yang belum diterima para pekerja diantaranya diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai tenaga kontrak para pekerja juga belum mendapatkan jaminan penuh bisa bekerja terus di perusahaan. Apabila kontrak habis maka para pekerja masih digantung perusahaan apakah status mereka diteruskan atau diputus.

“Bahkan sekarang ada surat edaran dimana pekerja yang statusnya menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKS KIS maka harus keluar dari kepesertaan dan seterusnya keikutsertaan BPJS harus diikutkan oleh pihak perusahaan. Itu juga semakin meresahkan sebab perusahaan sendiri sampai sekarang belum bisa memberikan jaminan pekerja diikutsertakan menjadi peserta BPJS,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI