Sering Terjadi Gratifikasi dan Adanya OTT, KPK Beri Penghargaan ke Insan UPG

Editor: Agus Sigit

BOYOLALI, KRjogja.com – Penghargaan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021 ditujukan kepada Pelapor Gratifikasi Inspiratif, Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2021, kategori Jaga Data Challenge, dan Jaga Maskot Challenge. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia atau Hakordia 2021.

“Tidak mudah bapak ibu sekalian untuk menolak gratifikasi, bahkan melaporkan gratifikasi,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Penghargaan Pengendalian Gratifikasi 2021 di Auditorium ACLC, KPK. Senin (6/12/2021).

UPG merupakan individu yang terpilih dari serangkaian proses validasi data, wawancara, dan inovasi atau terobosan yang telah dilakukan dalam mengawal implementasi pengendalian gratifikasi di instansinya serta hal-hal lain dari aspek kemanusian yang telah didedikasikan untuk berkontribusi dalam upaya menumbuhkan kesadaran para karyawan serta masyarakat di lingkungan kerja masing – masing.

Dari 102 insan UPG seluruh indonesia yang mengikuti proses penilaian penghargaan terjaring tiga insan UPG terbaik, diantaranya ada seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Bernama Achmad Nasution menjabat sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Kabupaten Boyolali. Terpilih sebagai insan UPG terbaik karena mampu menekan atau menghilangkan gratifikasi fee perbankan dari sisi penerima (bendahara OPD).

Achmad Nasutian ditemui usai acara menyampaikan penghargaan ini menjadi kebanggaan masyarakat Boyolali terutama untuk program pencegahan korupsi di Kabupaten Boyolali.

“Hari ini saya mendapat penghargaan sebagai insan UPG terbaik nasional tahun 2021, ini menjadi kebanggan bagi masyarakat Boyolali terutama untuk program pencegahan korupsi,” ujar pria yang akrab dipanggil Tio.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut penghargaan pengendalian gratifikasi untuk tahun 2021 diberikan lebih banyak kepada sosok individu dikarenakan pemberian penghargaan bagi lembaga pemerintahan atau swasta untuk kemudian hari masih sering terjadi pemberian gratifikasi dan bahkan masih adanya operasi tangkap tangan (OTT).

“Banyak kementrian atau lembaga yang mendapat penghargaan dari kita, tapi nyatanya kena OTT, hilang kredibilitas penghargaan kita (KPK),” jelasnya.

 

BERITA REKOMENDASI