Server Macet, Rapat Pleno DPTHP 3 Ditunda

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 3 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena terkendala gangguan koneksi server. Rapat sedianya digelar di pendapa kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Senin (10/12/2018).

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan, rapat pleno terpaksa ditunda karena pada saat pelaksanaan ternyata ada gangguan koneksi server. Petugas tidak dapat mengakses data di 12 kecamatan dalam internet di Sistem Data Pemilih (sidalih). Meski sudah berulang kali dicoba namun tetap saja gagal dan tidak bisa diakses.

Dari 12 kecamatan baru ada dua kecamatan saja yang dapat diakses dalam sidalih oleh petugas. Keduanya yakni Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari. Sedangkan sisanya sepuluh kecamatan lainnya tetap gagal diakses. Kondisi tersebut memaksa KPU Sukoharjo bersama peserta lainnya sepakat rapat pleno terpaksa ditunda sampai batas waktu belum ditentukan.

"KPU Sukoharjo masih berusaha keras agar rapat pleno tetap bisa digelar sebelum pelaksanaan rapat pleno Provinsi Jawa Tengah. Untuk sementara rapat pleno sekarang ditunda sampai batas waktu belum ditentukan karena terkendala gangguan koneksi server internet di sidalih," ujarnya.

Gangguan server internet sidalih masih dicari tahu penyebabnya oleh KPU Sukoharjo. Dugaan sementara disebabkan karena banyaknya pihak yang mengakses data.

Kendala gangguan server data pemilih tidak hanya terjadi di KPU Sukoharjo saja tapi juga semua daerah di Indonesia. Kondisi serupa tersebut membuat pelaksanaan rapat pleno semuanya kemungkinan juga ditunda.

Pelaksanaan rapat pleno DPTHP sesuai dengan aturan dalam PKPU Nomor 11/2018 yakni materi atau bahan pleno hasil rekapitulasi yang diunggah di sidalih.

"Terus kita kejar akses data di sidalih karena masih ada sisa sepuluh kecamatan. Mudah mudahan kendala gangguan server bisa segera teratasi," lanjutnya.

Data pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 menjadi perhatian serius KPU Sukoharjo. Sebab data harus valid dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Meski sudah berusaha keras namun KPU Sukoharjo tetap menerima masukan dari pihak lain. Salah satunya seperti dari DPD Partai Golkar Sukoharjo yang menemukan sekitar 975 data pemilih ganda. 

Temuan data ganda tersebut sudah diterima KPU Sukoharjo dari DPD Partai Golkar beberapa hari lalu. Selanjutnya KPU Sukoharjo menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data. Bahkan data ganda tersebut sudah disinkronkan dengan PPK dan Bawaslu.

"Temuan data ganda dari DPD Partai Golkar Sukoharjo sudah kami tindaklanjuti. Dalam temuan itu disampaikan ada kegandaan NIK dan nama tapi empat digit terakhir tidak sama," lanjutnya.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sukoharjo Purwadi alias Ipung mengatakan, benar temuan data ganda dari DPD Partai Golkar sudah ditindaklanjuti KPU Sukoharjo dalam bentuk surat resmi tertanggal 9 Desember 2018. Isi dalam surat tersebut dijelaskan tentang hasil tindaklanjut data ganda diketahui untuk tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 474 pemilih, perbaikan data 10 pemilih, memenuhi syarat 491 pemilih.

"Data pemilih yang masuk TMS kami minta ke KPU Sukoharjo agar tidak lagi masuk dalam DPTHP 3. Butuh pencermatan mendetail agar tidak ada lagi temuan data ganda," ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI