Soal Jalan Tol Solo-Yogya, Sosialisasi dan Konsultasi Publik Dinilai Langgar Aturan

Sedangkan tahap pelaksanaan, lanjut Gaffar, merupakan ranah dari BPN baik kantor wilayah maupun kantor cabang. Setelah di tahap pelaksanaan ini selanjutnya akan dilakukan pemasangan patok dan pengukuran. Warga terdampak harus dihadirkan pada saat pemasangan patok.

“Tentunya sebelum pengukuran tanah nanti mohon ijin dari PPK tol akan memasang patok (batas). Pada saat pengukuran ini pemilik tanah harus hadir untuk mengetahui kebenaran kepastiannya, tetangga sebelah juga dihadirkan agar jelas batasnya,” ujarnya.

Setelah pengukuran selesai, kata Gaffar, dilanjutkan dengan penilaian yang dilakukan oleh tim apprasial. Tim ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan bersifat independen. Ada beberapa kriteria yang masuk dalam penilaian, diantaranya tanah, bangunan, tanaman. Selain kerugian fisik juga akan dinilai kerugian non fisik, misalnya kehilangan pekerjaan.

“Nanti ada musyawarah kaitannya dengan bentuk ganti kerugian. Akan ada penyerahan ganti rugi. Itu nanti untuk penyerahan ganti rugi lewat rekening bank. Akan dibuatkan rekening baru. Semua lewat transfer bank. Tidak usah khawatir karena pemerintah melakukan ini sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela kegiatan di Klaten, Sabtu (01/08/2020), memastikan pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta jalan terus. “Sebaiknya memang mulai segera dicicil. Terserah dimulai dari mana, dari Yogya boleh, dari Klaten boleh. Pak presiden menggerakkan itu tidak hanya membuat jalan tapi hari ini kita penting untuk membelanjakan uang kita agar ekonomi menggelinding,” tandasnya. (Lia)

BERITA REKOMENDASI