Soal Kios, Kuasa Hukum PT. TWC Borobudur Prambanan Klaim Sesuai Prosedur

Editor: KRjogja/Gus

KLATEN, KRJOGJA.com – Sebanyak 24 pedagang yang menempati kios blok D di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan di wilayah Klaten menganggap sikap PT. TWC Borobudur Prambanan selaku pengelola telah berbuat otoriter terhadap pedagang kecil. Pedagang bersepakat akan mengadukan PT. TWC Borobudur Prambanan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar TWC Prambanan, Dedy Toma Fahrur Tobib, mengatakan, pedagang kini semakin resah karena kios akan ditutup jika dalam tenggat waktu selama satu pekan kedepan tidak menandatangani surat perjanjian. Pihaknya masih berkonsultasi ke Ombudsman untuk meminta bantuan. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah turun ke lapangan.

"Saya ditekan (oleh PT. TWC) untuk tidak boleh membawa pihak ketiga. Tapi fakta di lapangangan justru kami selalu dibenturkan dengan kuasa hukumnya," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. TWC Borobudur Prambanan, Garda Utama Siswadi, mengatakan, surat perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak antara PT. TWC dengan pedagang. Kedudukan pedagang di lokasi itu sebagai penyewa. Total ada 604 pedagang. Dari jumlah itu, 580 pedagang telah sepakat melakukan perjanjian dengan PT. TWC. Sedangkan sisanya belum menyepakati.

"Kami mengubah perjanjian lama yang sudah berakhir pada 31 Desember 2017. Periodenya dua tahun. Semua telah dilalui dengan musyawarah. Apalagi 580 pedagang telah sepakat. Kami masih membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin tetap menyewa bisa datang mulai hari Rabu sampai Kamis pekan depan ke unit kami dan tanda tangani perjanjian yang telah disusun," ujarnya. (Lia)

BERITA REKOMENDASI