Soal Seleksi Perangkat Desa Rawan ‘Bocor’

KLATEN, KRJOGJA.com – Kalangan DPRD Klaten mempertanyakan penunjukan dua perguruan tinggi (PT) dalam seleksi pengisian perangat desa di Klaten. Legislatif juga mengkawatirkan adanya kebocoran soal, sehingga meminta eksekutif untuk melakukan pengawasan maksimal. 

Hal itu terungkap dalam dialog antara Pimpinan DPRD dan Bupati Klaten dalam rangka menunju Klaten yang mandiri dan berdaya saing, di ruang sidang DPRD Senin (09/04/2018).

Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto dan Wakil Ketua Yoga Hardaya mengemukakan kewenangan seleksi pengisian perangkat desa ada di pihak Tim Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D), sehingga eksekutif perlu memberikan penjelasan adanya dua perguruan tinggi tertentu yang ditunjuk oleh pemkab. Hal itu untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan dari berbagai pihak.

Pimpinan dewan lainya, yakni Darmadi meminta agar ada penegasan dari eksekutif atas keterlibatan perguruan tinggi, karena dikawatirkan hal itu dinilai sebagai instruksi. Lebih lanjut Darmadi menekankan perlunya pegawasan melekat, karena dimungkinan adanya kerawanan kebocoran soal-soal. 

"Rawan sekali kebocoran soal, bisa di pembuat atau di penggandaan misalnya, jadi ini penting sekali pengawasan. Saya minta juga segera ada sosialisasi ke desa, seperti apa hukumnya, apakah wajib  untuk kerjasama dengan perguruan tinggi yang telah ditunjuk pemkab tersebut, “ kata Darmadi.  

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (Dispermades) Jaka Purwanto menjelaskan, keberadaan dua perguruan tinggi yang ditunjuk Pemkab, hanya sebagai bentuk fasilitasi untuk mempermudah proses seleksi, mengingat banyaknya lowongan kursi perangkat desa yang harus diisi. (Sit)

BERITA REKOMENDASI