SPRI Sukoharjo Tolak Kebijakan Pemerintah yang Memberatkan Buruh

SPRI Sukoharjo dalam penolakan tersebut belum akan melakukan aksi demo besar turun ke jalan seperti direncanakan buruh dibeberapa daerah lain. Hal itu mempertimbangkan faktor kondisi sekarang masih pandemi virus Corona dan dalam menghadapi bulan suci puasa Ramadan. Penolakan buruh Sukoharjo akan dilakukan dengan berencana meminta hearing atau pertemuan dengan Pemkab dan DPRD Sukoharjo. Cara tersebut dinilai lebih efektif bagi buruh dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mencegah terjadinya kerumunan massa yang rawan menjadi penyebab penyebaran virus Corona.

“SPRI Sukoharjo melihat keberadaan UU Ciptaker dan PP 78 Tahun 2015 masih merugikan buruh. Buruh perbaikan nasib buruh dari bantuan pemerintah,” lanjutnya.

Terkait dua kebijakan pemerintah yang memberatkan, Sukarno mengatakan, SPRI Sukoharjo sudah sejak lama dan berulangkali menyuarakan penolakan. Bahkan aksi demo besar pernah dilakukan oleh buruh dengan turun ke jalan saat PP Nomor 78 Tahun 2015 disahkan. Lama diperjuangkan ternyata sampai sekarang belum ada perubahan sesuai tuntutan buruh meminta pemerintah melakukan penghapusan.

“Buruh meminta pada pemerintah membuat kebijakan memihak buruh. Pandemi virus Corona membuat buruh semakin terpuruk. Masih banyak warga usia produktif belum mendapatkan pekerjaan dan menganggur. Sementara warga yang sudah bekerja belum maksimal tingkat ekonominya karena gaji kecil dan beban hidup bertambah berat,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI