Sri Mulyani: Jangan Hamburkan Uang Rakyat

KLATEN, KRJOGJA.com – Bupati Klaten Sri Mulyani meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja dan berkarya secara nyata demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten. Jangan sampai jadi pimpinan OPD hanya asal bekerja yang ujungnya menghamburkan uang rakyat.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diselenggarakan di Pendopo Makam Ronggo Warsito Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jumat (22/12/2017). Setidaknya ada 11 pejabat Eselon II dimutasi.

Menurut Sri Mulyani, pelantikan ini adalah kebijakan penting yang ditempuh pemerintah guna penataan birokrasi diawal kepemimpinan yang baru. Pihaknya menilai perlu evaluasi menyeluruh agar birokrasi berjalan lebih efektif dan mendorong percepatan pelayanan publik secara nyata. Pengambilan sumpah/janji adalah suatu yang wajar sebagai bagian dari mutasi dan rotasi, karena tidak ada jabatan yang abadi di birokrasi manapun.

"Masyarakat harus yakin bahwa kebijakan yang saya ambil ini sudah benar melalui proses mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Rekam jejak, integritas, dan penilaian kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksud adalah sudah dilakukan dengan hati-hati dan penuh cermat," ujarnya.

Sri Mulyani menekankan kepada setiap pejabat daerah untuk memaknai bahwa jabatan itu adalah amanah. Untuk itu kepada pejabat yang dilantik agar menjalankan amanah. Pihaknya tak ingin melihat ASN yang malas bekerja serta tidak memahami tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat.

"Saya ingin setiap kepala OPD menyusun dan memiliki program unggulan yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Klaten. Tidak boleh OPD bekerja asal-asalan seolah-olah tanpa konsep dan target tak terukur jelas yang ujung-ujungnya menghamburkan uang rakyat," tandasnya.

Sedangkan terkait beberapa jabatan Eselon II yang kini masih kosong, Sri Mulyani mengatakan, akan diisi di awal tahun 2018. Saat ini masih ada sembilan kursi jabatan yang masih kosong dan sementara diisi pelaksana tugas. Mutasi dan pengisian jabatan juga akan menyasar pada jabatan Eselon III dan IV.

Salah satu pejabat yang terkena mutasi, Pantoro, sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan kini menduduki jabatan baru yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kabudayaan, Pemuda, dan Olahraga, mengatakan, pihaknya siap menjalankan tugas dan amanah di OPD yang baru.

"Ini (pergeseran jabatan) adalah hal biasa. Inilah amanah yang harus dikerjakan. Di tempat yang baru nanti saya akan melanjutkan program yang sudah ada. Saya laksanakan semaksimal mungkin, yang bagus dilanjutkan dan yang kurang dievaluasi. Tentu harus bekerja bersama-sama," ujarnya.(Lia)

 

BERITA REKOMENDASI