Subsidi Dicabut, Pelaku UMKM Sukoharjo Masih Butuh ‘Gas Melon’

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pengguna elpiji 3 kilogram di Sukoharjo resah setelah muncul kabar pencabutan subsidi dan berdampak pada kenaikan harga pasaran dari sebelumnya dikisaran Rp 19 ribu – Rp 20 ribu menjadi Rp 35 ribu. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat miskin meminta pada pemerintah agar kebijakan tersebut dikaji ulang atau dibatalkan. Sebab dampak besar akan dirasakan dengan semakin berat beban biaya.

Salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Kartasura Sri Widodo, Minggu (26/1/2020) mengatakan, kaget sekaligus resah dengan kabar yang diketahui dari media massa mengenai kebijakan baru pemerintah pusat terkait pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram. Program tersebut dianggap memberatkan pelaku UMKM dan masyarakat miskin pengguna gas bersubsidi tersebut. Sebab sudah sangat lama keberadaan elpiji 3 kilogram membantu kalangan bawah. 

Elpiji 3 kilogram masih sangat diharapkan keberadaanya bagi pelaku UMKM dan masyarakat miskin. Sebab gas tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Apabila dicabut maka akan terjadi kenaikan harga dan memberatkan.

Pelaku UMKM di Sukoharjo akan mengeluarkan biaya ekstra untuk produksi setelah subsidi gas 3 kilogram dihapus. Kebutuhan tersebut harus ditanggung sendiri setelah pemerintah pusat tidak lagi membantuk memberikan subsidi.

"Saya sendiri sebagai pelaku UMKM resah meski itu baru kabar dari media. Sebab rencana kebijakan pemerintah pusat sangat memberatkan karena mencabut subsidi elpiji 3 kilogram," ujarnya.

Sri Widodo mengatakan, informasi yang diketahui dari media bahwa dampak rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram maka akan menyebabkan harga jual naik. Apabila sebelumnya gas dijual dengan harga Rp 19 ribu – Rp 20 ribu maka naik menjadi Rp 35 ribu. 

"Harga itu memang baru sebatas rencana namun kami minta untuk dibatalkan saja. Pelaku UMKM masih sangat mengharapkan bantuan pemerintah pusat memberikan subsidi elpiji 3 kilogram," lanjutnya.

Pelaku UMKM Sukoharjo Endang mengatakan, pelaku UMKM tidak hanya dibebankan kenaikan harga elpiji 3 kilogram saja, namun juga dituntut kerja keras menaikan produksi dan penjualan. Sebab mau tidak mau setelah subsidi gas dihapus maka pelaku UMKM harus menanggung beban sendiri. Karena itu butuh tambahan pendapatan ekstra untuk menutup besarnya pengeluaran.

"Memang itu baru rencana. Saya sendiri sebagai pelaku UMKM belum dapat keterangan resmi dari dinas. Tapi posisi sekarang pelaku UMKM memang sudah pada kebinggungan," ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo mengatakan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo masih menunggu kebijakan resmi dari pusat mengenai kabar di media adanya rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram. Sebab hingga sekarang belum ada keterangan baik berupa petunjuk teknis dan pelaksanaannya. 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo sendiri sudah banyak menerima keluhan khususnya dari pelaku UMKM dan masyarakat miskin pengguna elpiji 3 kilogram. Kalaupun terpaksa nanti jadi subsidi gas untuk masyarkat miskin dihapus, Sutarmo mengatakan tidak bisa berbuat banyak. Sebab hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di daerah hanya bisa melaksanakan saja.

"Kami sekarang masih menunggu kebijakan resmi pusat. Sebab belum ada keterangan resmi. Kalaupun ada sekarang baru sebatas wacana dan sudah diketahui publik dari media," ujarnya.

Sutarmo mengatakan, ada puluhan ribu pelaku UMKM di Sukoharjo sangat mengandalkan elpiji 3 kilogram dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM ini mampu menggerakan roda perekonomian di Sukoharjo. Sebab mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi angka pengangguran.

Kuota gas 3 kilogram untuk Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan 643 tabung per hari terhitung 1 Januari 2020. Apabila sebelumnya alokasi yang didapat hanya 28.978 tabung per hari maka sekarang naik menjadi 29.621 tabung per hari. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo terkait distribusi elpiji bersubsidi tersebut akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan. Sebab sesuai aturan hanya boleh digunakan masyarakat miskin.

Pemkab Sukoharjo sudah menerima keputusan penetapan kuota gas 3 kilogram dari Pertamina untuk alokasi tahun 2020 sebesar 29.621 tabung per hari. Kuota tersebut mengalami kenaikan 643 tabung per hari dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.978 tabung per hari.

Kuota gas 3 kilogram tersebut efektif berlaku di Kabupaten Sukoharjo terhitung 1 Januari 2020. Elpiji bersubsidi sudah diterima dan didistribusikan kesemua wilayah di 12 kecamatan. 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo melihat kuota yang diberikan Pertamina untuk tahun 2020 sudah cukup besar. Hal itu terlihat dari adanya penambahan sebesar 643 tabung per hari. Angka tersebut masih dimungkinkan bertambah pada momen tertentu seperti Puasa Ramadan dan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru. Disaat itu Pemkab Sukoharjo akan mengajukan permintaan tambahan fakultatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dengan angka itu kuota gas 3 kilogram yang diterima sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi pada momen tertentu kami akan mengajukan tambahan fakultatif ke Pertamina. Artinya tambahan diajukan sesuai kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan barang dan kenaikan harga diluar kendali," ujarnya.

Petugas akan memperkirakan pada hari normal biasa seperti sekarang gas 3 kilogram yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan. Sebab diperkirakan angka konsumsi masyarakat di Sukoharjo sudah sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

Kuota elpiji bersubsidi sebesar 29.621 tabung per hari dalam pendistribusiannya harus merata. Artinya tidak harus di tengah kota saja, melainkan juga hingga ke perbatasan atau wilayah pinggiran. Sebab masyarakat miskin disana memiliki hak sama. (Mam)

BERITA REKOMENDASI