Temui DPRD Sukoharjo, Mantan Karyawan PD BKD Tuntut Pesangon

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Mantan karyawan Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (PD BKD) Sukoharjo mendatangi kantor DPRD Sukoharjo mengadu masalah pesangon yang belum dibayar. Tuntutan lain juga diajukan berkaitan dengan kejelasan status mengingat mantan karyawan sejak PD BKD Sukoharjo dibubarkan sejak tahun 2017 hingga sekarang belum menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Juru Bicara Mantan Karyawan PD BKD Sukoharjo Sudarsono saat pertemuan digelar di ruang rapat B kantor DPRD Sukoharjo yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Kamis (25/6) menagatakan mantan karyawan masih binggung dengan kondisi yang dihadapi. Sebab disatu sisi PD BKD Sukoharjo sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017. Namun sejak dibubarkan hingga sekarang belum menerima pesangon dan kejelasan status karena belum menerima surat PHK.

Sudarsono mengatakan, saat awal mantan karyawan masuk bekerja di PD BKD Sukoharjo menerima surat pengangkatan. Namun setelah PD BKD Sukoharjo dibubarkan justru mantan karyawan tidak menerima surat PHK. Hal mendasar lain yang dituntut yakni berkaitan dengan pesangon sesuai dengan Undang Undang Tenaga Kerja.“Para mantan karyawan ini masih binggung. Belum cari kerja lain sampai sekarang karena memang setelah PD BKD Sukoharjo dibubarkan status kami belum jelas. Mantan karyawan belum menerima pesangon dan surat PHK,” ujarnya.

Mantan karyawan PD BKD Sukoharjo mengadu pada DPRD Sukoharjo untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab pesangon tersebut sangat diharapkan untuk membantu kelangsungan hidup keluarga.“Entah berapa pesangon yang akan diterima mantan karyawan sangat bermanfaat. Terlebih lagi sampai sekarang mantan karyawan PD BKD Sukoharjo tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan dan itu berlangsung sejak 2017,” lanjutnya.

Terkait pesangon, Sudarsono mengatakan, sudah diatur dalam Undang Undang Tenag Kerja. Sebab status mantan karyawan PD BKD Sukoharjo sebelumnya sudah jelas sebagai pekerja. “Jadi ketika nanti sudah jelas ada surat PHK maka kami minta pesangon sesuai Undang Undang Tenag Kerja,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI