Terancam Tergusur, Pedagang Solo Baru Mengadu ke DPRD

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pedagang kaki lima (PKL) sekaligus warga penghuni lahan sengketa di Jalan Ir Soekarno, Solo Baru, Grogol resah karena akan digusur. Pedagang mengadukan masalah tersebut ke DPRD Sukoharjo untuk meminta penyelesaian masalah karena pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan telah memberi batas waktu pengosongan tempat. 

Ketua Paguyuban Pandawa Solo Baru Nanang Irawan, Kamis (14/2) mengatakan, ada belasan warga yang sebagian besar sebagai PKL menempati lahan sejak sekitar tahun 1998 lalu sampai sekarang. Karena sudah terlalu lama menempati lahan maka warga disana kemudian membentuk paguyuban. Ada beberapa versi sampai warga bisa menempati tempat berdagang mulai karena permintaan ahli waris pemilik lahan sampai menyewa. Uang sewa yang dibayarkan warga tersebut bervariasi bernilai jutaan rupiah.

Warga yang sudah mendapatkan izin tersebut kemudian mendirikan tempat usaha seperti kios atau bangunan untuk berdagang. Mereka kemudian membuka usaha berbagai jenis barang dagangan sampai sekarang.

Awalnya warga bisa tinggal dan membuka usaha di lahan tersebut dengan tenang sebelum akhirnya masalah muncul pada November 2018 lalu. Disaat itu warga mendapat surat peringatan dari pihak lain diluar yang dianggap sebagai pemilik lahan sebelumnya. Hal itu membuat kaget warga karena pihak yang memberi surat peringatan tersebut juga mengklaim sebagai pemilik lahan. Artinya ada dua pihak berbeda saling klaim sebagai pemilik lahan pada satu bidang atau tempat sama. Sedangkan warga sifatnya hanya menempati saja.

Keresahan warga semakin bertambah setelah pada Desember 2018 lalu warga mendapat surat peringatan 1 sampai 3 dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Isi surat tersebut intinya warga diminta untuk mengurus IMB sehingga membuat bingung warga.

Warga juga tambah resah karena pada akhir 2018 lalu pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan mengajukan somasi. Intinya warga diminta segera pindah dan tidak mendapat kompensasi.

Karena kondisi tersebut warga kemudian meminta dipertemukan dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Hasilnya warga akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 1 juta sebagai ganti transportasi untuk menyingkirkan barang milik warga. (Mam)

BERITA REKOMENDASI