Terapkan Corporate Farming, Pertanian Sukoharjo Dapat Bantuan Pemerintah Pusat

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sekitar Rp 50 miliar untuk penerapan corporate farming tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo. Pemkab Sukoharjo sekarang sedang melakukan persiapan dengan menunjuk lahan pertanain di wilayah Kecamatan Bendosari. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga dilibatkan dalam penerapan sistem pertanian tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Netty Harjianti, Senin (3/2/2020) mengatakan, sistem corporate farming merupakan hal baru bagi petani di Sukoharjo. Meski beberapa wilayah sudah menerapkan namun masih perlu pendampingan penuh dari petugas.

Corporate farming sendiri merupakan sistem pertanian dengan menghimpung petani dalam satu hamparan untuk bekerjasama menanam dan menangkap hama secara serentak. Sistem tersebut mampu meningkatkan panen dan kesejahteraan petani.

Pemkab Sukoharjo pada tahun 2020 ini akan menerapkan corporate farming setelah mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar. Sumber dana sepenuhnya berasal dari APBN pusat.

Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kemajuan pertanian di Sukoharjo. Sebab sebelumnya dalam penerapan corporate farming masih terkendala kekurangan dana.

“Corporate farming merupakan kerjasama petani dengan orientasi agrobisnis. Dalam pelaksanaan nanti akan dilakukan pengelolaan bersama antara petani dengan lembaga agrobisnis,” ujarnya.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo dalam penerapan corporate farming nanti sudah menunjuk lahan pertanian di wilayah Kecamatan Bendosari. Lokasi tersebut dipilih karena memenuhi syarat yang ditentukan pusat seperti luasan lahan, kondisi pertanian, keberadaan petani dan potensi pengembangan wilayah.

Para petani di wilayah Kecamatan Bendosari nanti akan mendapat sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo terlebih dahulu. Sebab sistem pertanian ini masih dianggap hal baru dan belum populer.

“Petani nanti tetap sebagai pemilik lahan. Tapi secara sistem pengelolaan akan dilakukan bersama dengan lembaga agribisnis dengan adanya perjanjian ekonomi,” lanjutnya.

Status pemilikan lahan menjadi hal utama yang disampaikan kepada petani. Sebab petani khawatir mereka kehilangan lahan saat akan dilakukan penerapan sistem corporate farming.

“Lahan akan dikerjakan kelompok dan petani dibaratkan seperti pemegang saham seluas lahan yang dipakai dalam penerapan sistem corporate farming,” lanjutnya.

Sebelum penerapan corporate farming akan dilakukan penyusunan detail engineering desain (DED) oleh Dinas Pertanian dan Perikanan melibatkan sejumlah OPD. Mereka yang terlibat seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo dan instansi lainnya. Masing masing OPD nanti memiliki tugas sendiri dalam membantu merealisasikan corporate farming di Sukoharjo. (Mam)

BERITA REKOMENDASI