Terjun Bidang Politik, Perempuan Miliki Hak Sama

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki laki dalam berpolitik. Dalam perkembanganya sudah banyak perempuan menduduki posisi penting. Partisipasi perempuan juga diperlukan dalam politik dengan ikut menyukseskan Pilgub Jawa Tengah 2018.

Ketua Tim Penggerak PKK Sukoharjo, Etty Suryani saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten Sukoharjo disalah satu rumah makan di Kecamatan Sukoharjo Kota, Kamis (01/03/2018) mengatakan, perempuan harus ada dalam proses politik. Hal itu berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 7.

Dalam aturan tersebut dijelaskan perempuan memiliki hak memilih dan dipilih, hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan implementasinya, hak memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan. Dalam Pasal 7 juga dijelaskan tentang jaminan perempuan atas dasar persamaan dengan laki laki.

"Perkembangan dari tahun ke tahun diketahui semakin banyak perempuan tampil maju dalam kegiatan politik. Bahkan banyak pula yang sudah jadi dan mengisi jabatan politik," ujar Etty Suryani.

Data dalam keanggotaan legislatif Jawa Tengah 2015 – 2019 diketahui jumlah anggota laki laki sebanyak 83,81 persen dan perempuan 16,19 persen. Dilihat dari data perempuan sebagai pengambil keputusan kota atau sebagai kepala kelurahan sesui sumber data Biro Pemerintahan Tahun 2008 untuk laki laki 94,26 persen dan perempuan 5,74 persen.

Kedala yang dihadapi perempuan dalam politik yakni kehidupan politik menerapkan model maskulin sehingha laki laki sangat mendominasi arena politik, mereka juga memformulasikan aturan kehidupan politik. Kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma dan nilai laki laki.

Kurangnya dukungan politik sebab perempuan yang menjadi pucuk pimpinan atau menduduki jabatan strategis di dalam partai sangat kecil. Proses seleksi dan nominasi dalam jabatan publik atau partai politik juga bias gender karena karakteristik laki laki sering menjadi kriteria dalam menyeleksi kandidat partai.

Kendala lainnya bagi perempuan dalam berpolitik yakni perempuan seringkali kesulitan mengekspresikan diri, rendahnya kemampuan berbicara, berdebat, mengemukakan kepentingan, masalah, kebutugan atau isu yang menjadi perhatian. Perempuan mempunyai kelemahan dalam hal lobi dan merancang strategi berkampanye.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sukoharjo Proboningsih Dwi Danarti mengatakan, kegiatan semacam ini sangat penting untuk mengedukasi perempuan. Sebab dalam perkembanganya perempuan memiliki hak dan kedudukan sama dalam politik.

"Banyak perempuan sekarang tampil dan menunjukan kemampuan diri dalam berpolitik. Seperti menjadi kepala desa, anggota DPRD bahkan pernah ada presiden perempuan," ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI