Tim Pengangkatan Perangkat Desa Wajib Pahami Aturan

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Tim pengangkatan perangkat desa di masing masing desa wajib memahami peraturan. Hal itu dilakukan agar dalam proses tahapan pengisian kekosongan perangkat desa tidak terjadi kesalahan. Salah satu hal mendasar yakni berkaitan dengan persyaratan pendaftaran.

Asisten I Sekda Sukoharjo Hasni, Kamis (30/11/2017) mengatakan, tim pengangkatan perangkat desa dipastikan sudah terbentuk di 150 desa di 11 kecamatan di Sukoharjo. Tim sengaja dibentuk sebagai bagian dari proses tahapan pengisian kekosongan perangkat desa.

Tim pengangkatan perangkat desa tersebut selanjutnya diminta langsung bekerja. Salah salah satunya berkaitan dengan persiapan pengumuman lowongan perangkat desa ke masyarakat.

Dalam proses tahapan pengisian tersebut tim pengangkatan perangkat desa wajib memahami peraturan. Sebab cukup banyak aturan mendasar yang harus dikuasai. Beberapa aturan tersebut seperti dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Perda.

“Aturan itu disosialisasikan langsung ke tim pengangkatan perangkat desa. Mereka wajib memahaminya sebagai dasar untuk bekerja,” ujar Hasni.

Alur pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui sejumlah tahapan. Pertama yakni dengan pembentukan tim pengangkatan perangkat desa di masing masing desa. Tahap selanjutnya dilakukan penjaringan dan penyaringan. Hasilnya kemudian dilaporkan oleh tim kepada kepala desa.

Kepala desa kemudian mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat sebagai dasar pengangkatan. Dalam pengangkatan perangkat desa sangat perlu memperhatikan dua hal, yakni pertama, pendaftar calon perangkat desa bisa dari daerah manapun.

Artinya tidak harus berasal dari desa setempat melainkan luar desa juga bisa dengan menunjukan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sedangkan kedua yakni, pendaftar kepala pelaksana kewilayahan atau kepala dusun yang bukan penduduk setempat wajib tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi perangkat desa.

Pada tahap penyaringan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa dilaksanakan melalui tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan oleh tim pengangkatan perangkat desa dan pihak ketiga yang materinya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada camat.

“Aturan lain yang mendasar dan harus diketahui tim pengangkatan perangkat desa yakni Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tengang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” lanjutnya.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukoharjo Setyo Aji Nugroho mengatakan, tim pengangkatan perangkat desa memang wajib harus tahu tentang semua peraturan yang dipakai sebagai dasar bertugas. Tim tersebut memiliki peran sangat penting demi kesuksesan pengisian kekosongan perangkat desa. “Semua peraturan itu sebagai pegangan bertugas dan tidak hanya dipahami tapi juga dijalankan,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI