Tinggi Kasus Perceraian ASN di Pemkab Sukoharjo

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Kasus perceraian aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sukoharjo mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 2018 hanya ada 12 kasus, maka tahun 2019 naik menjadi 17 kasus.

Pada tahun ini juga masih ada tiga kasus perceraian ASN bermasalah karena tidak melapor. Akibatnya ketiga ASN mendapat sanksi tegas dari Pemkab Sukoharjo berupa hukuman disiplin penurunan pangkat setara atau lebih rendah selama tiga tahun.

Kapala Sub Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Subroto, Sabtu (07/12/2019) mengatakan, sesuai data di BKPP Sukoharjo memang ada peningkatan kasus perceraian dikalangan ASN Pemkab Sukoharjo dari sebelumnya 12 kasus tahun 2018 lalu menjadi 17 kasus di tahun 2019. Selain itu pada tahun ini BKPP Sukoharjo juga mencatat ada tiga kasus perceraian bermasalah.

BKPP Sukoharjo memberikan sorotan terhadap peningkatan jumlah kasus perceraian dikalangan ASN. Sebab angka yang muncul justru bertambah dan tidak berkurang. Padahal sebelumnya Pemkab Sukoharjo sudah sering memberikan pembinaan pada para pegawai.

ASN yang bercerai tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Tidak ada OPD yang mendominasi kasus perceraian. Hal itu sesuai data yang masuk dalam penanganan BKPP Sukoharjo.

"Penyebab kasus perceraian dikalangan ASN bervariasi mulai dari cekcok suami-istri tak berkesudahan dan paling banyak karena ditinggal atau digugat pihak suami," ujarnya.

Sebanyak 17 ASN yang sudah bercerai mereka sejak awal proses telah mengajukan izin ke Pemkab Sukoharjo dan pemberitahuan ke OPD tempat bekerja. Selanjutnya BKPP Sukoharjo melakukan tahapan sesuai pengajuan termasuk mediasi pasangan suami istri ASN.

Mediasi dilakukan BKPP Sukoharjo untuk mencari tahu sumber masalah perceraian dan berusaha mengatasinya. Harapannya hubungan suami istri ASN bisa diperbaiki dan dipertahankan. Dengan demikian pengajuan perceraian bisa dibatalkan. Namun apabila ASN tetap ngotot mengajukan cerai maka BKPP Sukoharjo tidak bisa berbuat banyak.

"Kalau masih bisa diperbaiki kenapa tidak. Yang sebelum menempuh jalur perceraian, konsultasikan dulu. Tapi kalau tetap ngotot cerai ya sudah," lanjutnya.

Pada tahun 2019 ini BKPP Sukoharjo juga menyoroti adanya tiga kasus perceraian ASN bermasalah. Masalah muncul karena tiga ASN tersebut tidak memberitahukan proses dan melapor soal perceraiannya kepada OPD tempat bekerja dan Pemkab Sukoharjo.

"ASN yang akan bercerai itu tetap wajib memberitahukan ke OPD tempat bekerja dan Pemkab Sukoharjo. Sedangkan yang dilakukan tiga ASN ini tidak sama sekali dan jelas melanggar aturan," lanjutnya.

Pelanggaran lebih berat lagi diketahui ketiga ASN ternyata sudah melakukan cerai sudah lama dan baru diketahui BKPP Sukoharjo sekarang. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelusuran ke OPD tempat ketiga ASN bekerja.

"Ketiga ASN tersebut dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin penurunan pangkat setara atau lebih rendah selama tiga tahun," lanjutnya.

Subroto menambahkan, dua dari ketiga kasus ASN bercerai bermasalah tersebut sudah selesai. Sedangkan satu kasus masih dalam proses perceraian. BKPP Sukoharjo terus memantau perkembangan proses perceraian tersebut. (Mam)

BERITA REKOMENDASI