Unwidha Klaten Diharapkan Jadi Pelopor Pengurangan Risiko Bencana

Editor: KRjogja/Gus

KLATEN, KRJOGJA.com – Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten sebagai kampus hijau, diharapkan menjadi pelopor dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Sudaryanto, pada acara Seminar Nasional dan Aksi Penthahelik di Auditorium FKIP Unwidha, Selasa (17/12).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan aksi penanaman pohon, serta pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi di lingkungan kampus, oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Rektor Unwidha Prof. Dr. Triyono, Kalakhar BPBD Jateng Sudaryanto, dan para tokoh lainnya.

Rektor Unwidha didampingi Wakil Rektor III Ir Daru Pratomo MT mengemukakan, Unwidha telah melakukan aksi penanggulangan kebencanaan. Antara lain penghijauan di wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat. Selain itu juga membuat luang biopori, dan berbagai kegiatan lainya. Sedangkan penyelenggaraan seminar kebencanaan, untuk mengajak masyarakat umum agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kepesertaan dalam penanggulangan.

Kalakhar BPBD Jateng Sudaryanto mengemukakan, di Jawa Tengah terdapat lebih dari 10 ancaman bencana alam. Antara lain, erupsi, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Masing-masing bencana membutuhkan pengurangan risiko bencana (PRB) yang berbeda.

Lebih lanjut dijelaskan, kebencanaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan juga tanggungjawab semua elemen masyarakat. “Dalam mitigasi bencana ada berbagai alat temasuk early warning system atau EWS yang dipasang dimana-mana, namun untuk bencana angin puting beliung kan tidiak ada alat deteksinya,” kata Sudaryanto.

Hingga kemarin tercatat sudah 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dilanda bencana angin puting beliung, dengan dua korban meninggal. Yakni satu orang di Kabupaten Boyolali, dan seorang di Kabupaten Klaten. Jumlah rumah rusak lebih dari 3.400 unit. Terdiri rumah yang roboh, rusak berat dan juga rusak ringan.

Untuk rumah yang roboh dan rusak berat menjadi tanggungjawab propinsi, dengan catatan jumlah lebih dari lima unit. Hingga kemarin, jumlah yang sudah disalurkan untuk bentuan dampak bencana tersebut senilai Rp 6 miliar. “Yang minta baru sekitar Rp 6 miliar. Untuk rumah roboh masing-masing Rp 15 juta, dan rusak berat Rp 10 juta,” jelas Sudaryanto pula. (Sit)

 

 

BERITA REKOMENDASI