Verifikasi dan Validasi Ulang BDT RTLH Belum Selesai

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Sebanyak tujuh desa dari total 150 desa di Kabupaten Sukoharjo masih bermasalah karena belum mampu menyelesaikan proses verifikasi dan validasi ulang Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2021. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo melakukan pemanggilan dan pendampingan mengingat ketujuh desa tersebut terkendala sumber daya manusia. Diharapkan langkah tersebut bisa menyelesaikan masalah mengingat target awal sebanyak 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan sudah merampungkan semua data pada Juni ini.

Kepala DPKP Sukoharjo Suraji, Jumat (04/06/2021) mengatakan, proses verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sudah dimulai sejak awal tahapan sekitar Februari lalu dan ditarget Juni ini. Hingga akhir Mei diketahui dari 150 desa baru ada 143 desa yang sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021.

“Tenaga administrasi dan sumber daya manusia di masing masing pemerintah desa dan kelurahan berbeda. Tujuh desa yang belum menyelesaikan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sudah kami panggil dan mendapat pendampingan. Mereka sudah kami beri tambahan waktu ditarget dalam waktu dekat di bulan Juni ini mereka mampu menyelesaikan data,” ujarnya.

Suraji melanjutkan proses verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 masih berjalan. Pendataan dikerjakan oleh pihak pemerintah desa dan kelurahan dengan melibatkan langsung pengurus RT/RW agar menghasilkan data valid.

Hasil beberapa data yang diberikan oleh pemerintah desa dan kelurahan ke DPKP Sukoharjo diketahui ada banyak perbedaan. Hal itu diketahui dengan membandingkan data baru tahun 2021 dengan BDT RTLH tahun 2015 lalu. Data milik pemerintah desa dan kelurahan yang sudah disampaikan ke tingkat kabupaten diketahui ada penambahan.

DPKP Sukoharjo menemukan penambahan data dari hasil sementara verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH di beberapa kecamatan. Suraji mencontohkan seperti di Kecamatan Grogol, Gatak, Baki, Mojolaban, dan Kartasura seharusnya data sekarang sudah nol temuan atau tidak ada RTLH lagi, namun kenyataanya masih ada RTLH ditemukan dan dilaporkan pihak pemerintah desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor terjadi karena perkembangan dan kondisi warga berpenghasilan rendah. Kondisi ditambah dengan adanya pandemi virus Corona dimana ada kemungkinan penurunan tingkat ekonomi masyarakat karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Verifikasi dan validasi data ulang BDT RTLH kami perkirakan selesai Juni mendatang. Sekarang masih dalam proses dan beberapa pemerintah desa dan kelurahan sudah mengirim data ke tingkat kabupaten,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI