Wacana Penghapusan Honorer, Pemkab Tunggu Keputusan Pusat

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai wacana penghapusan tenaga honorer. Pemkab Sukoharjo baru menindaklanjuti wacana tersebut apabila sudah menerima surat keputusan resmi dari pemerintah pusat. Tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) tersebar disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Ahmad Fajar Romdhoni, Rabu (29/01/2020) mengatakan, posisi sekarang hampir disemua OPD memiliki tenaga honorer atau THL. Mereka berkerja diberbagai lini pekerjaan untuk membantu pekerjaan di OPD tersebut. Keberadaan mereka dibutuhkan dan direkrut sendiri oleh masing masing OPD. Pemkab Sukoharjo dalam hal ini sama sekali tidak mengetahui data Persis jumlah tenaga honorer atau THL.

Keberadaan tenaga honorer atau THL sekarang diwacanakan oleh pemerintah pusat akan dihapus. Terkait dengan hal ini Pemkab Sukoharjo masih belum menindaklanjuti, hingga sekarang beluma da keputusan resmi dari pemerintah pusat berupa surat ke Pemkab Sukoharjo.

Pemkab Sukoharjo baru akan menindaklanjuti wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer atau THL setelah ada dasar hukum. Bentuknya berupa surat keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Belum ada surat keputusan resmi dari pemerintah pusat yang mengatur tentang wacana penghapusan tenaga honorer atau THL. Pemkab Sukoharjo belum bisa menindalnjuti tanpa surat tersebut sebagai pegangan,” ujarnya.

Para tenaga honorer atau THL hingga sekarang masih bekerja normal seperti biasa di masing masing OPD. Mereka bekerja sebagai pekerja non aparatur sipil negara (ASN).

“Pemkab Sukoharjo tidak memiliki data resmi tenaga honorer atau THL di masing masing OPD. Sebab perekrutan dilakukan sendiri oleh OPD,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo hanya memiliki data tenaga honorer kategori II (K II) sebanyak 543 orang. Data tersebut sudah terkunci sejak lama karena belum diangkap menjadi Calon ASN.

“Kenapa OPD merekrut tenaga honorer atau THl lebih disebabkan karena banyak pegawai ASN pensiun. Setiap tahun jumlahnya mencapai sekitar 400 orang. Apabila tidak diisi pegawai baru maka OPD jelas kelimpungan saat bekerja,” lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo sendiri tidak mengetahui mengetau aturan teknis penghapusan tenaga honorer atau THL oleh pusat. Apabila dihapus maka akan sangat banyak tenaga honorer atau THL kehilangan pekerjaan. Secara otomatis mereka juga akan menambah angka pengangguran di Sukoharjo.

“Maka dari itu kami masih menunggu kejelasan dari pusat. Sebab akan muncul banyak pengangguran setelah tenaga honorer atau THL dihapus dan kehilangan pekerjaan,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI