Warga Terdampak Limbah Bau Minta Bupati Naikan Sanksi PT RUM

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Ratusan warga terdampak limbah bau PT Rayon Utama Makmur (RUM) Nguter kembali melakukan demo menuntut penutupan pabrik, Senin (23/12/2019). Sasaran kali ini massa mendatangi kantor Pemkab Sukoharjo dan meminta bertemu bupati. Aksi berjalan sejak pagi hingga sore hari. Warga mengancam akan kembali demo dengan massa lebih besar apabila tuntutan tidak dipenuhi. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan gabungan.

Salah satu peserta aksi Hirman, mengatakan, warga terdampak limbah bau PT RUM Nguter sudah berulang kami menggelar demo. Bahkan demo dilakukan selama tiga hari berturut turut selama dua kali terhitung 10-12 Desember dan 20, 21 dan 23 Desember. Aksi tersebut dilakukan warga di lingkungan pabrik untuk menuntut penutupan PT RUM Nguter. 

Warga sengaja melakukan demo karena mereka mengeluhkan dampak limbah bau PT RUM Nguter. Meski sudah berulang kali aksi namun warga tetap saja masih merasakan bau limbah PT RUM Nguter. Bau tersebut sangat meresahkan dan merugikan warga karena tidak bisa menghirup udara segar. 

Hirman menegaskan, warga akan terus menggelar aksi sebelum tuntutan dipenuhi. Sebab warga sudah sangat lama bersabar mersakan dampak limbah bau PT RUM Nguter sejak tahun 2017 lalu hingga sekarang. 

“Warga ingin mendapat udara segar dan tidak lagi terganggu limbah bau. PT RUM harus segera dihentikan warga menuntut penutupan pabrik,” ujarnya. 

Dalam aksinya Hirman mengingatkan kembali Pemkab Sukoharjo terkait kewajiban membantu warga. Sebab apa yang dirasakan warga sudah sangat meresahkan tidak hanya bagi orang tua namun juga anak anak. 

“Warga juga menuntut pada Bupati Sukoharjo untuk meningkatkan sanksi administratif pada PT RUM Nguter,” lanjutnya. 

Pemkab Sukoharjo sendiri diketahui pernah memberikan sanksi administratif pada PT RUM Nguter pada tahun 2018 seperti tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 660.1/207. Isinya berupa sanksi pamksaan dari pemerintah untuk penghentians ementara kegiatan produksi PT RUM dan memberikan kewajiban melakukan perbaikan pengelolaan limbah selama 18 bulan sejak 22 Februari 2018 sampai 22 Agustus 2019. 

Namun hingga habis batas waktu selama 18 bulan PT RUM Nguter masih gagal mengatasi masalah. Sebab warga masih merasakan dampak limbah bau. Atas kondisi ini Pemkab Sukoharjo kembali merespon seperti keluhan warga. PT RUM Nguter diminta untuk mengurangi produksi dan melakukan perbaikan selama satu pekan terhitung sejak 26 Oktober 2019 untuk mengatasi limbah bau. 

“Proses itu telah dilalui dan PT RUM Nguter ternyata tetap saja gagal. Maka dari itu warga menuntut pada bupati menaikan sanksi. Warga sudah tidak tahan dengan bau limbah setiap hari,” lanjutnya. 

Massa yang menggelar aksi pencemaran limbah PT RUM Nguter awalnya tidak diperbolehkan petugas masuk ke halaman Pemkab Sukoharjo. Sebab pintu gerbang ditutup dan membuat massa kesal hingga akhirnya menutup akses Jalan Jenderal Sudirman di depan kantor Pemkab Sukoharjo. 

Aksi berjalan terus sejak pagi hingga sore hari sebelum akhirnya perwakilan warga mendapat kesempatan bertemu bupati. Mediasi digelar secara tertutup dengan dihadiri pejabat Forkopimda Sukoharjo. 

Perwakilan warga Tomo mengatakan, warga sudah sangat resah dengan dampak limbah bau PT RUM Nguter yang dirasakan sejak dua tahun terakhir. Bau sangat menyengat membuat warga sering mengeluhkan pusing, muntah dan lainnya. 

Atas keluhan tersebut warga sudah sering menggelar aksi menuntut pada PT RUM Nguter. Bahkan tuntutan serupa sudah disampaikan ke Pemkab Sukoharjo hingga pusat. 

“Warga sudah menyampaikan tuntutan soal pencabutan izin lingkungan karena PT RUM Nguter gagal dan masih mencemari limbah bau,” ujarnya. 

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah merespon keluhan warga terbukti dengan adanya sanksi administratif pada PT RUM Nguter. Selain itu, bupati juga menjelaskan mengenai izin yang sudah dikantongi PT RUM Nguter tidak hanya dikeluarkan oleh Pemkab Sukoharjo saja namun hingga pemerintah pusat. 

“Tuntutan warga terdampai limbah bau soal penutupan PT RUM Nguter, keputusan penutupan bukan dari bupati sepihak. Tapi harus dikoordinasikan dengan Forkopimda Sukoharjo dan pemerintah pusat,” ujarnya. 

Bupati mencotohkan seperti izin juga dikeluarkan pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu masih ada perizinan lain yang sudah dipenuhi PT RUM Nguter. 

“Koordinasi akan kami lakukan antara Pemkab Sukoharjo dengan pusat dengan membentuk tim investigasi menindaklanjuti keluhan warga soal limbah bau PT RUM Nguter,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI