Warga Wironanggan Keluhkan Penyaluran Bantuan Sosial

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Puluhan orang warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Wironanggan (AMW) mendatangi Balaidesa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Jumat (10/07/2020). Kedatangan mereka memprotes ketidakadilan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos). Mediasi sempat berlangsung panas hingga akhirnya berakhir damai setelah pengaduan warga direspon pemerintah desa.

Ketua AMW Parmadi mengatakan ada sekitar 126 orang warga di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak belum menerima bantuan sosial. Padahal dari sisi syarat mereka sudah memenuhi ketentuan.

“Bantuan sosial yang disalurkan tebang pilih dan tidak tepat sasaran. Sebab banyak warga yang dobel menerima bantuan, disisi lain banyak pula warga yang tidak mendapat bantuan sama sekali,” ujarnya.

AMW juga menerima keluhan dari warga terkait adanya penerima bantuan sosial di Desa Wironanggan bukan penduduk setempat alias pendatang. Kondisi tersebut dikeluhkan warga mengingat masih banyak diantara mereka sama sekali belum menerima bantuan.

Kepala Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak Dwi Suratmanto mengatakan permintaan maaf dan akan melakukan perbaikan sikap serta pelayanan pada masyarakat. Pemerintah desa juga akan melakukan pengecekan terkait penerima bantuan sosial. “Saya akan melakukan perbaikan termasuk pengecekan terkait penerima bantuan sosial,” ujarnya.

Dwi Suratmanto mengatakan, terkait penyaluran bantuan sosial Pemerintah Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak memakai acuan berupa surat dar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.001/VI/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dasar lain yakni dari surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan calon penerima BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang terdapat dalam DTKS, kehilangan mata pencaharian atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis atau menahun, non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non kartu prakerja.

Camat Gatak Sumi Rahayu mengatakan, Muspika Gatak sudah memfasilitasi mediasi antara warga dengan Pemerintah Desa Wironanggan, Gatak dan hasilnya bisa diterima masing masing pihak. Selanjutnya diharapkan jalanya roda pemerintahan dan masyarakat bisa sejalan untuk memajukan desa. (Mam)

BERITA REKOMENDASI