Bupati Rembang Digugat Investor

Editor: Ivan Aditya

REMBANG, KRJOGJA.com – Salah satu investor di Rembang, PT Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) menggugat Bupati Rembang atas kasus proyek reklamasi Pelabuhan ‘Tanjung Bonang’, Rembang, Terminal Sluke. Tidak hanya Bupati, PT BRTK juga menggugat perusahaan milik Pemerintah Daerah (BUMD) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), dan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK)  yang sahamnya dimiliki oleh PT RBSJ sebesar 15 persen.

Badan Pertanahan (BPN) setempat pun termasuk dalam gugatan. Sidang perdana yang digelar di Kantor Pengadilan Negeri Rembang dengan agenda pembacaan gugatan pada Kamis (21/12/2017).

Tampak Direktur PT RBSJ, Arief Budiman Direktur PT PRK yang juga Komisaris PT RBSJ Sumirat Cahyo Widodo, Pejabat BPN dan Bupati Rembang yang diwakili oleh bagian Hukum Setda Rembang serta Direktur PT BRTK Budhi Setiawan didampingi Kuasa Hukumnya Zainudin.

Kuasa Hukum PT BRTK Rembang, Zainudin menyebutkan, PT BRTK telah melakukan reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang di Kecamatan Sluke, Rembang, seluas 4 hektar. Proyek tersebut dilakukan berdasarkan kontrak  kerjasama antara PT BRTK dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT RBSJ. Namun,lanjut Zainudin,fakta terbaru justru proyek reklamasi tersebut seolah menjadi lahan yang diperebutkan dan terancam diambil alih oleh PT PRK yang merupakan anak perusahaan dari PT RBSJ.

"Sedangkan saat PT BRTK mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Bupati Rembang, justru tak kunjung mendapatkan balasan. Apalagi klien kami, PT BRTK ini telah melakukan reklamasi sebanyak 4 hektare, ternyata telah dilakukan penyerobotan oleh PT RBSJ. Itu mereka menghibahkan tanah reklamasi tersebut tanpa seijin PT BRTK. Sedangkan saat itu sedang proses pengajuan HPL (hak pengelolaan lahan) kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Pemkab Rembang, tetapi tidak kunjung selesai,” papar Zainudin.

Selain menggugat soal Hak Pengelolaan Lahan (HPL), PT BRTK juga menuntut agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan ganti rugi investasi yang telah dikeluarkan oleh PT BRTK, senilai Rp 19,9 Milyar. Zainudin selaku kuasa hukum di persidangan perdata tersebut bersikukuh meminta agar keempat tergugat tersebut membayar ganti rugi pembiayaan ongkos reklamasi senilai Rp 18,9 Milyar, serta kerugian inmateriil akibat tekanan lahir batin yang dialami klien kami sebanyak Rp 1 Milyar.

Kasus tersebut sebenarnya bermula dari Bupati Rembang semasa dijabat HM Salim yang terlalu terbuka terhadap masuknya investor untuk menggarap dan mereklamasi pantai Sluke dengan tanpa melihat kemampuan APBD untuk membayar ‘hutang pekerjaan’ yang akhirnya diwariskan kepada pemerintahan yang baru. (Ags)

BERITA REKOMENDASI