Distribusi Kartu Asuransi Nelayan Tidak Tepat Sasaran

Editor: KRjogja/Gus

REMBANG (KRjogja.com) – Terbitnya kartu asuransi nelayan (jiwa,Red) yang dibiayai oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan disambut positif,baik oleh pemerintah daerah yang memiliki banyak warga nelayan maupun kaum nelayan itu sendiri. Penerbitan kartu asuransi bagi nelayan merupakan bentuk tanggung jawab bagi keselamatan nelayan,mengingat mata pencaharian mereka sangat beresiko.

Di Kabupaten Rembang sendiri ternyata belum semua nelayan bisa mendapatkan kartu keselamatan jiwa sebagaimana yang dinantikan,bahkan puluhan kartu asuransi jatuh ke tangan mereka yang tidak berprofesi sebagai nelayan. Hasil pengamatan KR selama beberapa hari ini,banyak kaum petani atau profesi lain yang ikut serta menjadi nelayan sementara,karena pekerjaan sebagai petani baru mengalami masa sulit.

Munawar (50) nelayan asal Desa Tritunggal,Kecamatan Kota Rembang mengaku,dirinya sejak muda sudah menjadi nelayan sebagai mata pencaharian turun temurun,tetapi justru tidak kebagian kartu asuransi nelayan. " Saya itu sejak muda,profesi saya ya nelayan Mas,tetapi malah tidak kebagian kartu asuransi. Barangkali harus sabar menunggu. Tetapi beberapa orang yang mata pencahariannya sebagai petani,hanya kadang kadang ikut melaut malah mendapat kartu asuransi nelayan,ini khan jelas tidak adil," keluh Munawar.

Nasib seperti Munawar,ternyata juga dialami puluhan bahkan mungkin ratusan nelayan di kawasan ini. Ada sekitar 70 kartu yang baru saja dibagikan kepada nelayan Desa Tritunggal,Kota Rembang namun belum menjangkau seluruh nelayan bahkan tidak tepat sasaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya asuransi nelayan,bagi nelayan yang mengalami kecelakaan di laut,ketika meninggal dunia akan mendapat santunan sebesar Rp 200 juta sementara bagi yang mengalami cacat permanen alkan mendapat santunan sebesar Rpo 150 juta setiap nelayan. Sementara untuk sakit atau mengalami musibah seluruh biaya rumah sakit akan dibayar kemudian oleh pihak asuransi penjamin.

Bupati Rembang Abdul Hafid mengaku belum mendapat laporan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihaknya berjanji akan tetap memperjuangkan kartu nelayan bagti kaum nelayan. " Namanya saja Kartu Nelayan ya hanya untuk kaum nelayan,sebab mengingat pekerjaan nelayan itu penuh resiko bahkan nyawa taruhannya. Ini harus kita benahi," janji Bupati saat ditemui Kamis (24/11). Dijelaskan oleh Bupati,kuota kartu yang akan dibagikan di wilayah Kabupaten Rembang mencapai 5.400 kartu,sementara kartu yang turun tahap pertama baru 1.200 kartu. (ags)

BERITA REKOMENDASI