Lahan Pertanian Kudus Berkurang 5,5 Ribu Hektare

Editor: KRjogja/Gus

KUDUS, KRJOGJA.com – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomer 16 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) periode 2012-2032 mendesak dilakukan. Penyesuaian diperlukan untuk mempertimbangkan beberapa perubahan di lapangan. Salah satunya terkait pengadaan lahan baru untuk kepentingan pengadaan lahan hunian maupun dunia usaha.

“Perda dapat dilakukan revisi setelah lima tahun, untuk mengakomodir perkembangan wilayah,” ujar Pelaksana Tugas Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Heryanto, dalam kegiatan Konsultasi Publik 2 RTRW Kabupaten Kudus di Hotel @Hom, Rabu (19/12).

Pertemuan diikuti sejumlah elemen mulai perusahaan, akademisi dan tokoh masyarakat dan Tim Dinas PUPR. Untuk memberikan pemahaman terhadap rencana revisi RTRW, dihadirkan seorang konsultan dari CV ASCA, Alif Fauzi.

Menurut Heri, panggilan Heryanto, luas Kudus sebelum direvisi mencapai 42.516 hektare, dengan area untuk industri 1.132 hektare, dan pertanian mencapai 25.534 hektare. Mengacu kajian, area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) akhirnya tinggal 20 ribu hektare atau berkurang sekitar 5.534 hektare.

Luas LP2B di Kudus berdasar RTRW yang ada setara dengan 59,58 persen dari total wilayah daratan Kabupaten Kudus. Jumlah luasan LP2B ini dinilai sudah tidak relevan. “Koreksi LP2B dilakukan untuk menyesuaikan kondisi, dinamika, dan kebutuhan lahan,” terangnya.

Hasil kajian lainnya, luas Kudus sekarang menjadi 44.921,4 hektare. Perubahan luasan disebabkan perhitungan dengan mendasarkan kajian, sistem dan aturan baru. Data luasan Kudus sudah dikoordinasikan dengan kabupaten tetangga, seperti Pati, Grobogan, Demak dan Jepara.

“Konsultasi publik digelar dalam upaya revisi RTRW agar sesuai dengan kondisi terkini,” jelasnya.

Perwakilan PT Djarum, Bobby Anto Wijaya, terkait revisi RTRW pihaknya mengusulkan pembentukan klaster. Tujuannya, agar penataan ruang lebih komprehensif. Dia mencontohkan, bila di suatu kawasan disiapkan untuk industri, pelaku usaha kemungkinan besar membangun usaha di tepi jalan. Padahal, di belakang pabrik dimungkinkan masih ada lahan pertanian. “Akses untuk pemilik harus diperhatikan,” pintanya.—(Trq)

BERITA REKOMENDASI