Laporan Harta Kekayaan Pejabat Dilakukan Elektrik

Editor: Ivan Aditya

PATI, KRJOGJA.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kalangan pejabat Pemkab Pati akan dilakukan secara Elektrik LHKPN. Sebelumnya, pelaporan LHKPN menggunakan kertas.

Deputi Pencegahan KPK, Wuri Nurhayati mengungkapkan KPK menerbitkan peraturan KPK nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian dan pelaporan LHKPN dari manual, menjadi elektronik. ‎"Sekarang diubah menjadi setahun sekali, yakni disampaikan periode 1 (dari 1 Januari sampai 31 Maret) dengan posisi harta tahun sebelumnya. Bagi pegawai yang tidak melaporkan e-LHKPN maka tidak bisa mengikuti seleksi lelang jabatan eselon II," ujar Wuri Nurhayati di Pati, Rabu (20/12/2017).

‎Bupati Pati, H Haryanto SH MM MSI menyatakan pelaporan LHKPN merupakan elemen pendukung dari Clean Goverment. "Saat mengisinya saja dibutuhkan kejujuran individu penyelenggara negara terkait dengan kekayaan yang dimiliki," ujarnya.

‎Bupati H Haryanto memerintahkan seluruh pejabat di lingkungan pemkab Pati untuk mencatat dan melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. "Sehingga KPK bisa melakukan kontrol kapanpun dan dimanapun" ujarnya.

‎Petugas KPK, Deni Saputra menambahkan jika peraturan KPK sebenarnya sudah dilaksanakan per 1 Januari 2017 dan harus mulai menggunakan aplikasi E-LHKPN. "Namun dalam pelaksanaannya masih ada dispensasi karena masih dalam masa transisi," ujarnya. (Cuk)

BERITA REKOMENDASI