May Day Di Kudus, Soroti Ketimpangan PNS dan Buruh

KUDUS, KRJOGJA.com – Persoalan rendahnya upah buruh serta desakan penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing) kembali disuarakan puluhan peserta demo Hari Buruh se- Dunia (May Day) yang berlangsung di Alun- alun Simpang Tujuh Kudus, Senin (01/05/2017). 

Aksi yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), SPSI dan sejumlah elemen masyarakat “Kota Kretek”, mendapat pengawalan ketat aparat Polres Kudus. Bahkan Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning ikut terjun mengawal, dan bergabung dalam long march mengelilingi alun- alun. 

Baca Juga :

Buruh Jogja Minta Danais Sejahterakan Rakyat Kecil

Ganjar Pranowo Hadiri May Day di Sukoharjo

 

 

"Silakan buruh menyampaikan aspirasi, asal tidak berbuat anarkis. Kehadiran kami di sini hanya ingin memastikan demo berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolres.

Koordinator aksi Slamet Machmudi mengatakan, momentum hari buruh se- dunia dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak normatif dan kesejahteraan para buruh di Kudus. Demo menyoroti kondisi buruh yang merana, sementara PNS semakin sejahtera. Bupati Kudus menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS Kudus tahun 2017 sebesar 126 persen, tertinggi di seluruh kabupaten/ kota se Jawa Tengah. Sedangkan, kenaikan upah buruh yang hanya 8,20 persen. 

"Kenaikan TPP bukan prestasi yang menyenangkan bagi buruh. Sebaliknya menyisakan banyak persoalan, jurang kesenjangan sosial ekonomi masyarakat makin melebar. Visi kepala daerah menyejahterakan kaum buruh di Kudus masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Slamet juga menyayangkan beberapa instansi di lingkungan Pemkab Kudus melakukan perekrutan tenaga outsourcing secara massal dengan upah di bawah ketentuan UMK. Hak buruh outsourcing lain juga dilanggar, yaitu terkait upah lembur, cuti libur dan jam kerja yang tidak sesuai aturan, serta jaminan sosial yang kurang memadai. (Trq)

BERITA REKOMENDASI