Pembangunan Rumdin Rembang Molor, Kontraktor Dibidik

REMBANG  (KRjogja.com) – Penyelesaian pembangunan rumdin (rumah dinas) Bupati Rembang yang berada di kompleks museum RA Kartini dipastikan molor alias tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Megaproyek senilai Rp 4.775.999.000 ( Rp 4,7 miliar lebih) tersebut kini menjadi pergunjingan sejumlah kalangan. Bupati Rembang H Abduil Hafid sendiri dibuat kecewa dengan kredibilitas kontraktor pemenang tender, bahkan sudah memberi sinyal akan memberi kartu merah.       

Hasil penelusuran KRjogja.com selama beberapa hari terakhir memasuki bulan Desember ini, sejumlah pekerjaan memang terus dikebut untuk 'kejar tayang'. Seperti diketahui, Rumah dinas Bupati Rembang sudah beberapa tahun dijadikan museum RA Kartini, sehingga bupati menempati rumah dinas Wakil Bupati yang berada di Jl Dr Sutomo, Rembang. Akhirnya Pemkab mengajukan pembangunan rumdin Bupati dan telah disetujui oleh DPRD setempat dalam tahun anggaran 2016 ini.

Berdasarkan rapat koordinasi pejabat pembuat komitmen (PPK) rekanan dan konsultan proyek, Rabu kemarin, PT Dinasti Praja Kencana selaku rekanan pemenang tender, masih mendapat perpanjangan waktu hingga 18 hari ke depan untuk merampungkan pekerjaan, namun sejumlah kalangan tetap menyangsikan jika kontraktor asal luar kota tersebut akan mampu merampungkan rumah dinas yang dinanti banyak orang tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Bagian Umum di Setda Rembang Ismail saat dihubungi menjelaskan, berdasarkan kontrak, seharusnya proyek rumah dinas Bupati Rembang seharusnya selesai pada 9 Desember 2016 ini. "Dan dalam rakor terbatas,semua disepakati jika pihak kontraktor akan dikenai sanksi/denda sebesar 1/1.000 kali nilai bagian kontrak yang belum dikerjakan dan rakor inipun sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Bupati," jelas Ismail.

Besarnya nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan berdasarkan rakor,akan dihitung setelah tanggal penentuan batas akhir,yaitu terhitung sejak tanggal 9 Desember ini sebagaimana kesepakatan yang telah tertuang (ditanda tangani bersama). Besaran denda,kata Ismail masih dihitung dan akan diberlakukan setiap hari (denda dihitung per hari). Megaproyek yang dinilai lamban tersebut juga memicu kemarahan kalangan DPRD setempat. Bahkan beberapa anggota dewan sudah mendesak Bupati agar menjatuhkan sanski terhadap kontraktor yang dianggap tidak profesional. Ketua Fraksi PPP, H Sugiharto secara diam diam bersama beberapa rekannya mengaku memantau dari jarak dekat pelaksanaan megaproyek tersebut.(Ags)

BERITA REKOMENDASI