Pemblokiran Sementara Internet di Papua Dinilai Tepat

PATI, KRJOGJA.com – Pengamat Inteljen, Simon Ngasiman Djojonegara menilai tepat jika pemerintah (Kominfo) mengambil kebijakan memblokir akses internet di Papua.  

"Pemblokiran sementara, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Papua. Dan itu, memang dijamin undang-undang," katanya, Kamis (22/8/2019). 

Baca Juga: Kecam Rasisme, Ratusan Mahasiswa Papua di Salatiga Demo

Menurut pengamat inteljen nasional asal Jakenan Pati ini,  pemblokiran internet sebagai bentuk pencegahan kapitalisasi konflik berbasis SARA. "Usaha meredam gejolak akan gagal jika para pihak yang tidak bertanggungjawab, terus menyebarkan hoax dan berita bohong melalui internet, terutama di Papua," ujarnya. 

Sebagaimana diberitakan, kasus demo yang berujung anarkis di Papua beberapa hari yang lalu, dipicu adanya provokasi dari berita hoax yang menyebar melalui internet. 

"Pemblokiran tidak untuk selamanya. Namun ada batas waktu yang ditetapkan. Tetapi untuk saluran komunikasi melalui sms dan telpon masih bisa digunakan. Sehingga masalah internet tidak perlu dibesar-besarkan" katanya. 

"Papua merupakan daerah yang sedang giat membangun. Sehingga sangat membutuhkan  situasi yang tenang dan kondusif," kata Simon. 

Menjawab pertanyaan dampak pemblokiran akses internet, Simon Ngasiman Djojonegara mengakui ada sejumlah kelompok masyarakat yang merasa terganggu, misalnya kegiatan ekonomi sedikit mandek.  "Namun pencegahan eskalasi dan keberlanjutan konflik harus ditangani untuk kepentingan bersama," tegasnya. (Cuk)

 

BERITA REKOMENDASI