Pengangkatan Panglima TNI Hak Prerogratif Presiden Jokowi

Editor: KRjogja/Gus

PATI, KRJogja.Com – Pergantian Panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Demikian diungkapkan pengamat Intelijen sekaligus Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, Minggu (30/5).

Menurut pria warga Pucakwangi Pati ini, bahwa presiden Jokowi akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI periode ini.

Disebutkannya, sejak Reformasi 1998, Panglima TNI dijabat dari tiga matra laut, darat dan udara secara bergantian. Mulai Widodo Adi Sutjipto (TNI AL) 1999-2002, Endriartono Sutarto (TNI AD) 2002-2006, Djoko Suyanto (TNI AU) 2006-2007, Djoko Santoso (TNI AD) 2007-2010, Agus Suhartono (TNI AL) 2010-2013; Moeldoko (TNI AD) 2013-2015, Gatot Nurmantyo (TNI AD) 2015-2017, dan Hadi Tjahjanto (TNI AU) 2017 sampai sekarang.

“Peluang ada di TNI AL. Itu kalau tradisi bergiliran, meskipun masih ada peluang untuk TNI AD. Kalau TNI AU kecil peluang karena sekarang Pak Marsekal Hadi Tjahjanto dari TNI AU,” tuturnya.

Menurut Ngadiman Djoyonegoro, kedepan ada dua agenda strategis pertahanan negara. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain. Potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut China Selatan yang cukup tinggi. Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Disamping itu, memberantas kejahatan transnasional, seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut.

BERITA REKOMENDASI