Perlu Dikawal, Penyerapan Anggaran APBD Kudus Tak Maksimal

KUDUS, KRJOGJA.com – Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus berjalan kurang optimal. Dari total anggaran sebesar Rp 2,147 triliun untuk pembiayaan kegiatan di 74 OPD,  serapannya hanya mencapai Rp 1.926 triliun atau 89,28 persen.

Bupati Kudus Muhammad tamzil mengatakan, penyebab belum optimalnya penyerapan karena perencanaan dari awal kurang siap. Selain itu, pengawasan progres awal kegiatan tidak terpantau dengan baik. Tahun anggaran 2019 ini, pihaknya menginginkan pelaksanaan kegiatan dapat dipantau atau dikawal sejak bulan pertama.

Sementara ini belum ada sanksi jika realisasi target jauh dari harapan. “Kami berharap pada pelaksanaan kegiatan tahun depan, perencanaan fisiknya dapat dimulai satu tahun sebelumnya,” ujarnya, Minggu (6/1/2018) malam.

Dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Kecamatan Jekulo mencatat serapan kegiatan paling rendah yakni 45,57 persen. Sedang serapan tertinggi ditunjukkan Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang) mencapai 98,59 persen. Berdasar catatan, terdapat 39 OPD yang serapannya di atas 90 persen. Sedang serapan antara 80 persen hingga 90 persen sebanyak 31 OPD, dan di bawah 80 persen 4 OPD.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengemukakan, APBD 2018 terbagi untuk belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp1,147 triliun dan pos belanja langsung (BL) Rp 1 triliun. Untuk penyerapan anggaran BTL terealisasi 1,084 triliun (94,53 persen), sedang pos BL terpenuhi 841,63 miliar atau sekitar 84,12 persen. 

“Kalau total serapan anggaran hampir menyentuh angka 90 persen,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan serapan, sebelumnya telah dilakukan tim evaluasi penyerapan realisasi anggaran yang melibatkan Asisten I, II dan III, dengan melakukan langkah- langkah strategis. Mereka melakukan identifikasi persoalan yang dihadapi OPD, dan membantu mencarikan solusi.

Terdapat OPD yang kegiatannya tidak berjalan karena faktor tertentu, sehingga serapan di tempat itu rendah. “Masih belum optimalnya serapan  menjadi bahan evaluasi,” katanya.

OPD yang paling banyak menyelenggarakan kegiatan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, total serapan APBD-nya mencapai 81,05 persen dari alokasi anggaran Rp 179,220 terealisasi Rp 145,258 triliun. Sedang penyerapan anggaran lainnya di tingkat kecamatan rata- rata di atas 90 persen. Dari sembilan kecamatan, serapan paling rendah di Kecamatan Jekulo yang hanya mencapai 45,57 persen.(Trq)

BERITA REKOMENDASI