PTSL di Pati Rawan Korupsi

Editor: KRjogja/Gus

PATI, KRJogja.com – Progam PTSL (pendaftaran tanah sistematik lengkap) di beberapa kecamatan, disinyalir untuk mencari keuntungan pribadi sejumlah pihak. Hal tersebut sebagai akibat dari kelengkapan Peraturan Desa (perdes) yang belum dipenuhi sejumlah pemdes.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, adanya pungutan beaya mengurus sertifikat tanah PTSL, kisarannya mencapai Rp 600.000 sampai Rp 750.000. Dan satu-satunya desa yang berani mematok harga paling rendah hanya Kedungwinong kecamatan Sukolilo, dengan beaya Rp 13.000.

Kepala Desa Kletek kecamatan Pucakwangi, Suhar mengaku mendapat  kuota PTSL dari BPN  Pati sebanyak 800 bidang. "Saat ini baru tahap pemberkasan" ujarnya, Selasa (29/5).

"Kami memang belum membuat perdes program PTSL" tuturnya.

Kepala BPN Pati, Yoyok Hadimulyo Anwar, melalui Ketua Panitia progam PTSL Joko menolak memberikan konfirmasi masalah progam PTSL, karena  bukan kewenangannya. 

Ketua Lembaga Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) cabang Pati, Catur Andi menyatakan Bupati Pati harus segera mengambil tindakan masalah PTSL. (Cuk)

BERITA REKOMENDASI