Realisasi PBB Kendal Sebesar 80,17 Persen

Editor: Ivan Aditya

KENDAL, KRJOGJA.com – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kendal belum mencapai 100 persen. Hingga 17 Desember 2018 PBB-P2 yang terbayarkan dari wajib pajak sebesar Rp 20,67 miliar atau baru tercapai 80,17 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 24,854 miliar.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kendal, Agus Dwi Lestari menyampaikan hal itu pada acara Pengundian Hadiah Bagi Wajib Pajak yang Lunas Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kendal Tahun 2018 sampai dengan Jatuh Tempo. Pengundian dilaksanakan di Ruang Operation Room II di lingkungan Setda Kendal, Selasa (18/12/2018).

Agus menjelaskan, persoalan yang menyebabkan belum tercapainya target PBB tersebut terdapat beberapa faktor. Pertama yaitu banyaknya SPPT ganda, SPPT tidak ada objek maupun subjeknya. Kedua yakni objek pajak terdampak pembangunan jalan tol dan pemilik yang lama enggan membayar pajaknya.

Faktor lain perusahaan yang pailit, upah pungut untuk kepala desa/lurah maupun perangkat desa/lurah yang sebelumnya sebesar lima persen, turun menjadi 0,025 persen, sehingga mengurangi semangat  untuk melakukan penarikan PBB dan tidak adanya sanksi tegas terhadap penyalahgunaan uang PBB.

“Kami berupaya menyelesaikan persoalan itu seperti melakukan validasi data untuk SPPT ganda, menginventarisir objek pajak yang terdampak jalan tol, melakukan penagihan ke wajib pajak perusahaan, memberikan uang transport kepada perangkat desa/kelurahan untuk tiga orang masing-masing Rp 100 ribu dan melaksanakan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan setoran PBB tersebut,” ujar Agus.

Dikatakan, sepanjang 2018, sebanyak 104 desa/kelurahan telah melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo 30 Oktober. Jumlah wajib pajak baik perorangan maupun badan yang telah lunasn PBB sebanyak 435.300 wajib pajak. “Realiasi PBB-P2 yang berhasil ditagih hingga minggu kedua Desember 2018 sebesar 20,67 miliar,” lanjutnya.

Sementara itu Bupati Kendal, Mirna Annisa mengatakan PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Pajak tersebut dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas dan lainnya. Pajak itu juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan kesejahteraan serta rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pengelolaan PBB-P2 supaya terus ditingkatkan dan ditangani dengan hati hati agar tidak mengundang permasalahan di kemudian hari. Dibutuhkan komitmen dari aparatur desa/kelurahan, kecamatan, dan OPD terkait,” ujar Mirna. (Ung)

BERITA REKOMENDASI