Regulasi Soal Cukai Harus Dikaji Ulang

Editor: KRjogja/Gus

KUDUS (KRjogja.com) – Pemerintah harus mengkaji ulang sejumlah kebijakan regulasi percukaian terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) agar terjadi perimbangan lebih adil antara pelaku usaha besar dan kecil. Dengan begitu diharapkan akan menumbuhkan perekonomian lebih merata. Selama ini, pelaku usaha kecil di bidang IHT kurang mendapatkan ruang untuk hidup dan berkembang.

Demikian diungkapkan Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Bambang Sadono, Kamis (28/7). Ia datang ke “Kota Kretek” untuk melihat langsung aktivitas buruh giling rokok di salah satu brak (gudang produksi) di Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) Desa Megawon Kecamatan Jati Kudus.

“Secara makro, pertumbuhan perekonomian saat sekarang ini salah arah. Kebijakan yang dibuat pemerintah, hanya ditekankan pada pertumbuhan industri besar saja. Industri golongan itu selalu didewakan dan disambut seperti pahlawan dengan alasan mencetak banyak lapangan kerja,” ungkapnya.

Padahal kebijakan itu justru dapat menimbulkan kesenjangan kian lebar. Golongan usaha kelas bawah tidak hanya sulit untuk tumbuh tetapi justru akan turun dan mati, khususnya terjadi pada sektor industri rokok. Industri rokok kecil akan kalah bersaing dengan pelaku usaha besar dan sulit bertahan dengan berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Pabrikan rokok kecil harus memenuhi batasan luas minimal brak yang harus mencapai 200 meter persegi. Jika tidak memenuhi persyaratan akan ditindak dan dianggap memproduksi rokok ilegal. Pelaku IHT golongan kecil tidak bisa mendapatkan kredit bank. Kebijakan seperti itu harus dikaji ulang,” katanya. (Trq)

 

BERITA REKOMENDASI