Soal Mudik, Pejabat Harus Mentaati Instruksi Presiden

Editor: KRjogja/Gus

PATI, KRjogja.com – Semua pejabat pemerintah, baik ditingkat kementerian, pemprov maupun daerah harus menjalankan instruksi Presiden Jokowi, mengenai pelarangan mudik.

“Pejabat yang melanggar harus mendapat sangsi,” demikian ditegaskan Anggota Badan Legislasi DPR RI, H Firman Subagiyo SE, Jumat (7/5).

“Disinyalir banyak pejabat di kementerian dan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan instruksi presiden. Ini menimbulkan ambivalen kebijakan. Keadaan bisa tambah memprihatinkan. Karena masih rendahnya kesadaran dan disiplin masarakat tentang adanya bahaya pandemi covid-19,” tutur Firman Subagiyo.

Anggota FPG asal Batangan Pati ini mengawatirkan, kalau pemerintah pusat tidak tegas dan mengabaikan kejadian di beberapa daerah, pasti bisa menimbulkan dampak yang serius dimasyarakat. “Bukan tidak mungkin kasus seperti di India akan terjadi di negara kita” tuturnya.

Firman Subagiyo juga menghimbau masarakat yang diperantauan agar dapat mengendalikan diri, untuk sementara waktu tidak mudik dulu. Ini semata mata demi keselamatan perantau sendiri dan keluarganya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021 dinilai telah gagal. Menurut pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat, larangan mudik pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut tak sejalan dengan kebijakan lain.

“Publik melihat selama larangan mudik tidak disertai larangan tegas lainnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan komunikasi publik yang lebih konsisten. (Cuk)

 

BERITA REKOMENDASI