Soal Seleksi Perdes, Dewan Minta Penjelasan Eksekutif

Editor: Ivan Aditya

KENDAL, KRJOGJA.com – Proses seleksi perangkat desa (Perdes) sudah berjalan dan hingga empat hari sebelum pelaksanaan test pihak dewan merasa tidak pernah diajak berembuk. Karena merasa tidak diajak berembuk tersebut akhirnya DPRD Kabupaten Kendal meninta penjelasan kepada eksekutif dan juga kesiapan sekolah sebagai tempat seleksi dan juga Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai rekanan pelaksana seleksi.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono menyayangkan hingga hari keempat sebelum pelaksanaan Dewan sebagai salah satu unsur pimpinan daerah merasa ditinggalkan padahal proses seleksi ini adalah pekerjaan besar. "Saya menyayangkan eksekutif meninggalkan dewan dalam proses seleksi ini, sehingga kami mengundang sekolah dan rekanan yaitu LPMP untuk memastikan pelaksanaan betul-betul bebas dari kecurangan," ujarnya di gedung dewan setempat, Rabu (13/12/2017).

Pihak sekolah menurut beberapa kepala sekolah sudah siap untuk menjadi pelaksana seleksi karena sudah terbiasa dengan pelaksanaan ujian berbasis komputer. "Kami sudah menyiapkan lab komputer dan juga ruang transit baik untuk pengawan maupun peserta test," ujar Kepala SMK 3 Kendal, Condro.

Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Wahyu Hidayat menjelaskan proses seleksi sudah mencapai tahapan pelaksanaan, semua pihak sudah dikoordinasikan dengan matang. Pihaknya menjamin tidak ada permainan atau kecurangan dalam seleksi ini karena hasil akan langsung diunumkan hari itu juga.

"Kami sudah menyiapkan semuanya dan dengan sekolah kami juga sudah melakukan koordinasi perihal pelaksanaan yang mengalami kemunduran hal ini dikarenakan ada beberapa desa yabg belum siap, untuk masalah rekanan semua desa sepakat dengan LPMP," ujar Wahyu.

Sementara itu Bupati Kendal Mirna Annisa menanggapi santai atas sikap dewan yang menganggap pihaknya tak mengajak berembuk. "Kami sudak berembuk dan membahas Perda dan Perbup Seleksi Perangkat Desa ini jadi tidak benar jika tidak ada pembahasan, karena semua mekanisme raperda dan juga perbup melalui persetujuan Dewan,"ujar Mirna. (Ung)

BERITA REKOMENDASI