Tekan Cukai Palsu, Tingkatkan Kas Negara

KUDUS, KRJOGJA.com – Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan DPR RI meminta pemerintah terus menekan peredaran pita cukai palsu, sehingga penerimaan kas negara dari sektor cukai legal dapat ditingkatkan. Tahun 2019, target pemasukan kas negara dari cukai cukup tinggi ditarget mencapai Rp 150 triliun. 

Demikian diungkapkan Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Subagyo usai rapat koordinasi (rakor) dengan konsorsium  pencetakan pita cukai di Kantor Pusat Pura Group, Kamis (27/6) petang.

Rakor melibatkan pihak konsorsium Pura Group, Perum Peruri, dan Perusahaan Kertas Padalarang. Hadir seluruh anggota Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Direktur Teknis Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng-DIY Parjiya, Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus Iman Prayitno, serta Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

“Pemalsuan pita cukai dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dari 15 persen menjadi 12 persen. Saat ini berdasar tim peneliti dari Unviesitas Gadjah Mada, pemalsuan pita cukai masih tersisa 7 persen. Menteri Keuangan RI minta agar dapat terus ditekan menjadi 2 persen,” ungkapnya.

Terkait kunjungan Pansus DPR RI tentang RUU Pertembakauan ke Pura Kudus,  khusus membicarakan masalah proses pembuatan pita cukai rokok. Menurutnya, pita cukai rokok yang bertanggung jawab mencetak semestinya Perum Peruri berdasarkan mekanisme tender, namun di dalam pita cukai ada security system atau sistem pengaman yaitu hologram. 

“Hologram hanya bisa diproduksi di perusahaan Pura Group, sehingga kami ingin menggali secara mendalam proses security system yang ada,” katanya. 

Wakil Ketua Pansus RUU Pertembakauan Hendrawan Supratikno menambahkan, musuh besar perusahaan rokok menengah adalah pita cukai palsu. Sebab kalau mereka harus berhadapan dengan pita cukai rokok ilegal tidak bisa bersaing.

Bupati Kudus Muhammad Tamzil sepakat pemberantasan cukai ilegal dilakukan lebih intensif, dan itu berdampak pada meningkatnya penerimaan kas negara, serta berimbas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selama ini Jawa Tengah menerima dua persen dari pembagian DBHCHT dari total penerimaan cukai sekitar Rp 150 trilun. Kudus sendiri mendapat jatah sekitar Rp 150 miliar.

"Kami mengusulkan Jawa Tengah bisa mendapatkan pembagian 5 persen, sehingga DPHCHT yang diterima Kudus nantinya dapat mencapai Rp 300 miliar,” harapnya. (Trq)

 

BERITA REKOMENDASI